JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Kepala Staf TNI AD (ksad) Jenderal Andika Perkasaperlu bersikap mengenai proses pembuatan Vaksin Nusantara di RSPAD Jakarta. Hal ini untuk tidak memunculkan kegaduhan dan polemik yang berkepanjangan yang bisa meresahkan masyarakat.

“IPW menilai sikap tegas KSAD diperlukan agar tidak muncul keresahan dan kegaduhan di masyarakat atas polemic Vaksin Nusantara,” ujar Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane dalam keterangannya, Kamis (15/4/2021).

Menurut Neta, dengan adanya sikap tegas KSAD nasib Vaksin Nusantara makin jelas dan publik tidak ragu ragu lagi, meski ada pihak pihak yang meragukannya.

“Sikap tegas KSAD ini diperlukan setelah adanya surat Kepala RSPAD Dr. A. Budi Sulistya yang ditujukan ke KSAD dengan tembusan Wakasad, Irjenad, Asintel Kasad, Kapuskesad, Waka RSPAD, dan Kadispenad,”sambungnya.

Dijelaskan Neta, Vaksin Nusantara menjadi viral setelah sejumlah tokoh dan anggota DPR datang ke RSPAD untuk diberi vaksin temuan Terawan tersebut. Melihat fenomena ini sejumlah kalangan, termasuk BPOM mengkritisinya. Tak pelak kegaduhan pun muncul.

“Agar kegaduhan tidak berkembang menjadi keresahan masyarakat, DPR perlu bersikap, mengingat sejumlah anggotanya ikut hadir di RSPAD untuk mendapatkan Vaksin Nusantara. DPR mesti terbuka kepada rakyat, apa sesungguhnya yang terjadi dengan para anggotanya setelah hadir di RSPAD,” ulasnya.

Sikap terbuka itu kata Neta perlu juga disampaikan KSAD mengingat RSPAD di bawah kendali KSAD dan adanya surat dari Kepala RSPAD.

“Info yang diperoleh IPW, Surat Kepala RSPAD yang ditujukan ke KSAD itu berisikan empat poin,”ujarnya.

Berikut 4 poin tersebut:

1. Sehubungan dengan info info di medsos berkaitan dengan pemberian Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Soebroto perlu kami laporkan bbrp hal sbb:

a. Penelitian Fase ke-2 tengah dalam proses penyiapan. Ethical clearance sedang dlm proses pembahasan di Komite Ethic RSPAD Gatot Soebroto.

b. Mempedomani juk Bapak KSAD, Sebagai Kepala RSPAD Gatot Soebroto kami sdh menekankan kepada Tim Peneliti untuk mengikuti tahapan penelitian serta strick pada kriteria inklusi & eksklusi penelitian demi validitas penelitian.

2. Banyak pejabat publik, anggota DPR dan masyarakat yang meyakini bhw vaksin tsb bagus (padahal masih dlm proses penelitian).

3. Apabila ada pejabat publik, politisi dan masyarakat yg akan diambil darahnya besok atau lusa berarti hal tsb baru pengambilan sampel dan bukan pemberian vaksin nusantara. Proses dari pengambikan sampel sampai pemberian sel dendritik rerata 7-8 hari. Sampel yg diambil dan tidak memenuhi kriteria inklusi kami tekankan kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dlm sampel penelitian.

4. Mohon menjadi maklum dan mohon petunjuk.

Dengan adanya surat Kepala RSPAD dan datangnya sejumlah tokoh ke RSPAD, serta munculnya polemik, Kasad perlu bersikap agar tidak muncul keresahan di masyarakat dan keyakinan publik pada Vaksin Nusantara temuan dokter perwira TNI AD itu makin solid.