JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Direktur Eksekutif IPI
Karyono Wibowo menilai, masih banyak hal yang belum terungkap dibalik pertemuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dengan Megawati Soekarno Putri yang berlangsung di tengah beredarnya reshuffle kabinet.

Karyono menjelaskan, meskipun pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam di kediaman Megawati Sukarno Putri telah terungkap, yaitu membahas terkait hilangnya kurikulum Pancasila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

"Itu yang terungkap di publik. Lantas apa yang belum terungkap? Apakah hasil pertemuan tersebut menghasilkan dukungan pada Nadiem agar luput dari reshuffle? Inilah yang masih membuat publik penasaran," kata Karyono, Jumat, (23/4/2021).

Karyono melanjutkan, jika dilihat dari sejumlah tokoh yang turut hadir dalam pertemuan itu nampaknya mengkonfirmasi bahwa pertemuan tersebut memang membahas persoalan fundamental yang selama ini menjadi perhatian serius PDIP, yaitu menempatkan Pancasila sebagai bagian terpenting dalam Standar Nasional Pendidikan.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto.

"Dalam pertemuan itu, kemungkinan Nadiem memberikan klarifikasi tentang tidak dimasukkannya Pancasila dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan hilangnya frase Indonesia pada pelajaran bahasa," tegas Karyono.

"Saya menduga, pembahasannya memang seputar persoalan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Dimana mata pelajaran Pancasila absen dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sejak UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas," lanjut Karyono.

Dengan demikian, Karyono menuturkan, pertemuan tersebut tidak otomatis PDIP mendukung Nadiem untuk menempati posisi Kemendikbudristek.

"Tentu ada sejumlah syarat jika PDIP ingin mendukung Nadiem. Dalam perspektif PDIP saya menduga, syarat yang utama adalah Nadiem harus tegas dan berani pasang badan untuk memasukkan kembali Pancasila ke dalam sistem pendidikan nasional," ungkap Karyono.

Karyono menambahkan, jika kontrak politik itu disepakati, maka mantan Bos Gojek ini kemungkinan besar akan didukung PDIP.

"Tetapi sebaliknya, jika Nadiem tidak konsisten, tidak berani pasang badan memasukkan Pancasila ke dalam Standar Nasional Pendidikan maka PDIP pasti enggan mendukung Nadiem. PDIP tentu tidak mau "cek kosong" dalam mendukung mantan bos Gojek itu. Jadi, Pancasila lah yang menjadi taruhan apakah PDIP mendukung Nadiem atau tidak," tandas Karyono.