JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Thohir menilai, tidak pantas Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing yang merupakan pemimpin Junta Militer menghadiri KTT ASEAN di Jakarta

"Tidak pantas Junta Militer untuk duduk di KTT Asean. Karena ia merebut kekuasaan dengan cara menumpahkan darah rakyatnya. Dan ini menciderai demokrasi sebagai peradaban yang terbaik dalam sistem pertukaran kekuasaan," kata Hafisz, Sabtu (24/4/2021).

Meski demikian, lanjut Hafisz, pemerintah Indonesia dapat mendesak Junta Myanmar menghentikan kekerasan dan membebaskan ribuan tahanan.

Hal tersebut, kata dia, perlu dilakukan jika pemimpin kudeta Myanmar terpaksa untuk diterima kehadirannya dalam KTT ASEAN.

"Dan meminta untuk memulihkan demokrasi, dan mengadakan dialog yang damai dengan seluruh unsur politik disana," tegas Hafisz.

Terlebih lagi, Hafisz menambahkan, Indonesia juga mendukung konvensi PBB yang menentang penyiksaan. Atas dasar itu maka Indonesia berhak untuk meminta penjelasan kepada junta militer.

"Bahkan indonesia memiliki hak untuk mengekstradisi, mengingat dia sudah menjadi tersangka sebagai pelaku kudeta berdarah di teritorinya," kata Politikus PAN ini.

Dengan demikian, lanjut Hafisz, ASEAN tengah diuji apakah bisa dan mampu dalam menyelesaikan masalah krusial ini. Sebab, ini bukan masalah internal bagi Myanmar saja tetapi merupakan krisis kemanusiaan dan HAM besar.

"Yang berdampak bagi seluruh kawasan sekitar Myanmar dimana sudah ada ribuan pengungsi memasuki Asean sehingga menjadikan masalah Myanmar ini menjadi masalah regional," ungkap dia.

Apalagi Min Aung Hlaing, tegas Hafisz, adalah tersangka pada kejahatan paling serius yang menjadi sorotan dunia saat ini.

"Dimana Militer Myanmar menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pada awal Februari, sehingga memicu revolusi rakyat yang diikuti oleh tindakan kekerasan kepada demonstran dan warga sipil yang cinta demokrasi," pungkas Hafisz.