JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing tidak menentang kunjungan delegasi dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk membantu mencari solusi atas krisis politik di negara itu. Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.
"Dia mengatakan dia mendengar kami, dia akan mengambil poin-poin yang ia anggap berguna, bahwa dia tidak menentang peran konstruktif ASEAN, atau kunjungan delegasi ASEAN, atau bantuan kemanusiaan," kata Lee kepada Channel NewsAsia, setelah mengikuti ASEAN Leaders" Meeting di Jakarta, Sabtu (24/4).
Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN mencapai lima poin konsensus yaitu pertama, bahwa kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya; kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak yang berkepentingan dimulai untuk mencari solusi damai bagi kepentingan rakyat.
Selanjutnya, poin konsensus ketiga yaitu utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN; keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre; serta kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menyebut ASEAN Leaders" Meeting berhasil diselenggarakan untuk menangani krisis di Myanmar.
"Kami telah berhasil. Di luar ekspektasi kami mendapatkan hasil dari pertemuan hari ini," kata Muhyiddin, menurut laporan Bernama.
Ia juga menyampaikan bahwa Myanmar menanggapi dengan baik dan tidak menolak tiga proposal yang diajukan oleh Malaysia untuk menyelesaikan konflik, yang sebagian besar telah termuat dalam konsensus ASEAN.
"Myanmar menanggapi dengan baik dan tidak menolak ketiga proposal oleh Malaysia. Jenderal Min setuju bahwa kekerasan harus dihentikan," tutur Muhyiddin.
Myanmar telah berada dalam krisis sejak militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi, dalam kudeta pada 1 Februari 2021.
Pihak militer menangkap penasihat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, para politikus dari partai pemenang pemilu, yaitu Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), serta sejumlah aktivis prodemokrasi dan hak asasi manusia (HAM) di Myanmar.
Menurut data Lembaga Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), korban tewas dalam unjuk rasa anti kudeta di Myanmar sudah mencapai lebih dari 600 orang.
