JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta menyatakan berharap pertemuan pemimpin negara ASEAN akan menyatukan sikap dalam upaya menghentikan segala bentuk kekerasan yang berlangsung, menciptakan perdamaian dan menjadi jalan keluar untuk memulihkan demokrasi di Myanmar.
"Ini forum yang sangat strategis, saya lihat para pemimpin negara ASEAN sudah kompak melihat krisis Myanmar saat ini sudah diluar batas, ada pelanggaran HAM berat dengan korban jiwa lebih dari 700 jiwa. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak ikut campur terhadap persoalan yang terjadi pada Myanmar yang merupakan anggota ASEAN. ASEAN bertanggung jawab untuk hentikan kekerasan dan pulihkan demokrasi," tegas Politikus PKS itu dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/04/2021).
Wakil Ketua Fraksi PKS berharap KTT Asean dapat bersikap secara tegas dengan hasilkan keputusan yang dapat mencegah kondisi Myanmar semakin buruk.
"Ada kondisi krisis Myanmar semakin parah dengan adanya konflik kelompok etnis. Jika situasi ini tidak segera ditangani bisa mengarah kepada perang saudara. Hal ini akan rawan adanya intervensi negara-negara besar yang akan membuat kawasan ASEAN menjadi tidak kondusif dan tidak stabil," ujarnya.
Sukamta lebih lanjut meminta KTT ASEAN perlu memberi tenggat waktu yang ketat kepada rezim kudeta yang illegitimate untuk menjalankan keputusan yang dihasilkan.
"Kabarnya pemimpin kudeta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing akan hadir. KTT harus beri batas waktu kepada rezim untuk penghentian segala bentuk kekerasan, membebaskan semua tahanan politik dan kembalikan kedaulatan sipil. KTT juga perlu membentuk tim panel untuk melakukan monitoring pelaksanaan keputusan," tegasnya.
Sukamta yang juga menjabat Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini berharap KTT ASEAN bisa berjalan lancar dan sukses.
"Saya sampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi dan Bu Menlu Retno Marsudi yang telah menginisasi KTT ASEAN untuk bahas krisis Myanmar. Semoga perhelatan ini bisa berjalan lancar dan suskes, mampu hadirkan solusi bagi Myanmar," pungkasnya.
