JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Pemerintah Indonesia dan negara-negara ASEAN harus segera mengambil tindakan tegas terhadap junta militer Myanmar yang terus melakulan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Myanmar.

Pernyataan ini disampaikan oleh anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta melalui pesan tertulis (18/6) merespon tindakan militer Myanmar yang membakar ratusan rumah di desa Kinma wilayah Magway yang hanya menyisakan 10 dari 237 rumah yang masih berdiri. Sisanya rata dengan tanah usai dilalap api.

"Junta militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing tidak memiliki komitmen untuk menghentikan kekerasan, membangun dialog konstruktif sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sendiri bersama pemimpin ASEAN. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa ASEAN lagi-lagi tidak memiliki taji dalam konflik kemanusiaan di negara anggotanya. Maka dari itu, Indonesia sebagai negara besar harus mengambil tindakan tegas terhadap junta militer Myanmar,” seru wakil ketua fraksi PKS Bidang Politik, Hukum dan HAM ini.

Sukamta kemudian mengusulkan beberapa langkah lebih tegas dan keras yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik politik dan kemanusiaan di Myanmar.

“Pertama, langkah diplomasi terus digalakan baik melalui ASEAN dengan mendorong negara-negara yang dekat dengan Myanmar untuk tidak mendukung junta militer Myanmar baik secara politik maupun ekonomi. Kedua, memutuskan hubungan kerjasama ekonomi dengan perusahaan yang terafiliasi dengan junta militer Myamar. Ketiga, membawa masalah Myanmar ke sidang PBB dan mendorong PBB untuk turun tangan.”

Langkah-langkah ini perlu segera dilakukan agar korban jiwa tidak terus berjatuhan, instabilitas di Myanmar bisa terbentuk. Langkah ini juga menguji signifikansi peran dan posisi Indonesia dalam perdamaian dunia.

Ramai diberitakan sebelumnya pembakaran ratusan rumah disebuah desa dilakukan oleh junta milter Myanmar. Junta militer Myanmar menggunakan cara bumi hangus untuk mematikan gerakan yang mereka sebut terorisme. Sebelumnya junta militer melakukan hal sama yaitu membakar banyak desa pada tahun 2017 silam sehingga menurut laporan PBB 740 ribu lebih etnis minoritas Rohingya terusir di wilayah Rakhine.