Berita
Oleh Bachtiar pada hari Minggu, 02 Mei 2021 - 19:54:28 WIB
Bagikan Berita ini :

Peringati Hardiknas, Legislator Demokrat: Negara Harus Pastikan Anak-anak Indonesia Tidak Putus Sekolah

tscom_news_photo_1619960068.jpg
Anwar Hafid Politikus Demokrat (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng Anwar Hafid berharap, agar negara dapat memastikan tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang putus sekolah karena ketiadaan biaya.

Hal tersebut disampaikan oleh Anwar Hafid saat momentum peringatan hari pendidikan nasional tahun 2021 yang jatuh setiap tanggal 2 Mei.

"Pertama negara harus bisa memastikan tidak ada lagi anak-anak Indonesia yang putus sekolah karena ketiadaan biaya," kata Anwar Hafid, Minggu, (2/5/2021).

Tidak hanya itu, Anwar Hafid meminta agar, di momentum hari pendidikan nasional ini para pendidik diperhatikan utamanya kesejahteraan guru honorer.

"Ketiga pemerintah harus bisa memastikan terjadinya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan antara kota dan daerah baik infrastrukturnya maupun tenaga kependidikannya," papar Anwar Hafid.

Anwar Hafid menegaskan, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanah yang dititipkan oleh pendiri bangsa ini.

"Jadi hari pendidikan hanya bisa kita rayakan dengan hikmat, ketika setiap anak bisa bersekolah dan mendapatkan fasilitas dan hak yang sama," tandas Ketua Kapoksi Fraksi Partai Demokrat di Komisi II DPR RI ini.

tag: #pendidikan  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...