JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua LSM Konsumen Cerdas Hukum, Maria menanggapi banyaknya kepala jaksa dicopot oleh Jaksa Agung karena bermain kasus, termasuk kepada Mantan Sesjamdatun Chaerul Amir yang terbukti menerima gratifikasi dari Markus Natalia Rusli. Maria meminta Jaksa Agung agar dalam perbuatan pidana apalagi yang menimbulkan korban selayaknya sesuai aturan hukum diterapkan hukum pidana dan bukan hanya sanksi etik berupa pencopotan.
"Negara apa ini, Sesjamdatun Chaerul Amir, pejabat bintang dua kejaksaan terbukti bersalah menerima gratifikasi setelah dilakukan pemeriksaan oleh Jamwas, hanya dicopot. Bukankah berdasarkan Undang-undang harusnya dikenakan pidana Gratifikasi. Jaksa Agung ini tahu hukum atau tidak? Harusnya malah kepada oknum aparat penegak hukum diberikan sanksi tegas dan berat, bukan hanya berupa pencopotan. Ini menciderai rasa keadilan," kata Maria kepada wartawan, Senin (14/6/2021).
Maria mengatakan, seharusnya sesuai aturan perundangan, Chaerul Amir dan makelar Kasus Natalia Rusli di proses di Pidsus atas dugaan gratifikasi.
"Semua sejajar di mata hukum, apabila terbukti seperti kata Kapuspenkum, sudah sepantasnya SESJAMDATUN Chaerul Amir dan markus Natalia Rusli diproses pidana," kata ia.
Maria menyatakan, dia sependapat dengan Anggota Komisi Hukum DPR RI, Johan Budi dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) meminta Jaksa Agung ST. Baharuddin agar tidak "ragu-ragu" menindak para oknum Jaksa yang terbukti melakukan penyimpangan hukum.
Dikatakan mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP bahwa penindakan yang telah dilakukan pimpinan Kejaksaan selama ini hanya sanksi pencopotan jabatan, tidak ada sanksi pidana.
"Saya menyarankan kedepannya agar Jaksa Agung, tidak hanya sekedar mencopot jabatan oknum Jaksa yang menyimpang melainkan juga diberikan sanksi pidana agar ada efek jera," kata Johan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Jaksa Agung dan jajarannya.
Sebelumnya Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Sesjamdatun) Chaerul Amir. Pencopotan itu dilakukan karena Chaerul terbukti menyalahgunakan wewenang.
Pencopotan itu tertuang dalam Keputusan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-27/B/WJA/04/2021 tertanggal 27 April 2021 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (PHD) Tingkat Berat berupa "Pembebasan dari Jabatan Struktural". Pencopotan ini ditujukan terhadap Chaerul Amir sesuai Pasal 7 ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
Saat dimintai konfirmasi apakah Sesjamdatun dicopot karena menjadi mafia kasus, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak tidak membantah. "Sesuai yang beredar," katanya.
