JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap penerapan PPKM Darurat tak lama. Ini berbeda dengan rencana Pemerintah Pusat yang menjajaki kemungkinan perpanjangan PPKM Darurat hingga 6 minggu.

Menurut Ridwan Kamil, pandemi COVID-19 yang berkepanjangan membuat Pemprov Jabar berpotensi kehilangan anggaran Rp 5 triliun di tahun 2021 ini. Hal itu sebagai dampak penghentian sejumlah proyek infrastruktur, karena anggarannya dialihkan untuk penanganan COVID-19.

"Kondisi keuangan tahun 2021 ini memburuk. Dalam hitungan kami, tadinya kami kehilangan Rp 3 triliun dan sudah kita atur sedemikian rupa dan dapat laporan lagi kita dapat potensi kehilangan Rp 2 triliun lagi sehingga total Rp 5 triliun," kata

Ridwan Kamil, Senin (12/7).

Sementara itu, Pemerintah Pusat ada kemungkinan memperpanjang PPKM Darurat. Sinyal itu terungkap dari materi paparan Sri Mulyani di rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7).

"Risiko pandemi COVID-19 masih tinggi, khususnya varian delta. PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus, mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," tulis Sri Mulyani.

Sebelumnya pemerintah memberlakukan PPKM Darurat di Jawa Bali pada 3-20 Juli 2021. Menyusul kemudian di 15 kabupaten/kota di luar Jawa Bali yang berlaku sejak 12 Juli 2021.

Bank Indonesia sendiri menurunkan proyeksi ekonomi Indonesia pada tahun ini dari 4,1%-5,1% menjadi 3,8%. Penurunan ini akibat dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk mengatasi penyebaran Covid-19 varian Delta

"Jika PPKM Darurat dilakukan selama sebulan bisa menurunkan kasus Covid-19 secara baik, pertumbuhan ekonomi akan turun menjadi sekitar 3,8%," kata Perry dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR, di Jakarta, Senin (12/7).

PPKM Darurat akan menurunkan mobilitas dan konsumsi masyarakat sehingga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Dia menilai penurunan konsumsi rumah tangga perlu diperhatikan lebih lanjut, mengingat permintaan masyarakat masih rendah hingga saat ini.