JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Taliban telah mendeklarasikan "amnesti" di seluruh Afghanistan dan mendesak perempuan untuk bergabung dengan pemerintahnya. Pengumuman ini mencoba menenangkan ketegangan di ibu kota yang tegang yang hanya sehari sebelumnya melihat kekacauan di bandaranya ketika ribuan orang mengerumuni bandara internasional kota itu dalam upaya putus asa untuk melarikan diri. .
Penerbangan evakuasi dari Afghanistan dilanjutkan ketika seorang pejabat keamanan Barat mengatakan kepada kantor berita Reuters pada hari Selasa bahwa landasan bandara Kabul - yang dikendalikan oleh pasukan dari Amerika Serikat - sekarang bebas dari keramaian.
Pejabat itu mengatakan penerbangan militer yang mengevakuasi diplomat dan warga sipil dari Afghanistan telah mulai lepas landas.
Sementara itu, perempuan telah meningkatkan kekhawatiran tentang masa depan mereka di bawah pemerintahan Taliban, yang melucuti hampir semua hak mereka ketika memerintah negara itu. Pasukan pimpinan AS menggulingkan Taliban pada akhir 2001 setelah mereka menolak untuk menyerahkan penulis serangan 11 September 2001, Osama bin Laden.
Pemerintah Amerika belum mau mengakui Taliban sebagai Pemerintah Afghanistan yang baru. Walau begitu, mereka sudah melempar sejumlah syarat jika Taliban memang benar-benar ingin diakui. Adapun syarat-syarat tersebut berkaitan dengan inklusifitas.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika, Ned Price, meminta Taliban untuk bersikap inklusif dengan menghormati hak asasi manusia, tak terkecuali hak-hak perempuan. Jika tidak, maka Amerika tak akan mendukung Taliban, alih-alih mengakuinya.
"Masa depan Pemerintahan Afghanistan bergantung pada pemenuhan hak asasi manusia serta tidak memilihara teroris. Hal itu termasuk pemenuhan hak asasi separuh populasinya yaitu perempuan," ujar Ned Price dalam keterangan persnya, dikutip dari Al Jazeera, Selasa, 17 Agustus 2021.
Price melanjutkan bahwa ada konsensus tegas di komunitas internasional soal seperti apa pemerintahan yang ideal di Afghanistan. Mengutip DK PBB, Ned Price mengatakan pemerintahan baru Afghanistan harus demokratis, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.
