JAKARTA ( TEROPONGSENAYAN)- Di samping infrastruktur, pemerintah perlu terus mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) meskipun PPKM mulai dilonggarkan. “Memang pemerintah perlu lebih cepat lagi mengeluarkan belanja, tapi juga perlu hati-hati, tidak asal mengeluarkan,” kata Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky.

Ia mengatakan tidak apa-apa jika belanja negara tidak mencapai 100 persen dari pagu APBN 2021 sampai akhir tahun. Namun, pemerintah perlu memastikan belanja yang telah disalurkan tepat guna dan sasaran.

“Memang ada beberapa spending yang juga pengeluarannya masih perlahan sampai akhir tahun, seperti vaksin. Memang spendingnya telah disiapkan tapi supply secara internasionalnya memang terbatas untuk Indonesia,” kata Riefky, Rabu (1/9).

Ia pun mengapresiasi langkah pemerintah yang hendak memperpanjang diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 100 persen untuk kendaraan bermotor. Skema pajak ditanggung pemerintah seperti ini, menurutnya, juga mempercepat penyaluran belanja negara.

Belanja untuk beberapa kebutuhan jangka panjang seperti infrastruktur yang kemarin sempat terhambat karena PPKM diperketat perlu digencarkan lagi. Jadi memang spending-spending yang tertahan ini harus sudah bisa digelontorkan,” kata Riefky.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara sampai akhir Juli 2021 mencapai Rp1.368,4 triliun atau 49,8 persen dari pagu sebesar Rp2.750 triliun.