Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Sabtu, 18 Sep 2021 - 09:31:00 WIB
Bagikan Berita ini :

IPW Minta Kapolda Tegas Berantas Dugaan Mafia Hukum

tscom_news_photo_1631932260.jpg
Ketua IPW Sugeng Imam Santoso (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua IPW Sugeng Imam Santoso meminta Kapolda Metro menindak lanjuti dugaan adanya mafia hukum dilikungan Polda.

"Kapolda Metro harus memperhatikan spirit konsep Presisi kapolri dalam mewujudkan polisi masa depan dan 8 komitmen polri yg ke 6 yaitu menampilkan kepemimpinan yang melayani serta menjadi teladan," kata Santoso kepada media, Sabtu (18/9/2021).

Menurutya, jika benar ada bukti dugaan pemerasan oleh penyidik terhadap pihak-pihak berperkara itu tidak dapat dianggap enteng dan angin lalu.

"Hal tersebut selain pelanggaran hukum juga pelanggaran etika polri dan juga telah mengabaikan perintah Kapolri seperti diatas saya sampaikan," kata ia.

Selain itu, kata ia, Kapolda harus mencopot pimpinan kesatuan reserse yang diduga meminta uang untuk terbitnya SP3.

"Kalau memang berdasarkan hasil gelar SP3 harus ditetapkan maka perkara tersebut harus di hentikan tanpa embel-embel biaya untuk polisi," tegasnya.

Kendati demikian, dirinya percaya bahwa Kapolda akan serius menindak dan mencopot kepala satuan reserse yanh diduga meminta uang untuk biaya SP3 untuk mengikuti Motto Presisi Berkeadilan Kapolri Listyo Sigit.

tag: #kapolri  #lq-indonesia-lawfirm  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Telkom Akselerasi Program Streamlining, Pastikan Portofolio TelkomGroup Fokus pada Bisnis Inti

Oleh Sahlan Ake
pada hari Senin, 12 Okt 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) menegaskan komitmennya untuk mengakselerasi program penyederhanaan (streamlining) entitas anak usaha di lingkungan TelkomGroup. ...
Berita

Doli Kurnia Siap Ungkap Fakta di Balik Polemik Pasal Cawapres 2024

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengaku memiliki dokumen dan rekaman video terkait polemik dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan ...