Oleh Bachtiar pada hari Sabtu, 18 Sep 2021 - 12:24:07 WIB
Bagikan Berita ini :

Soroti Utang Pemerintah, FPKS: Jangan Ugal-ugalan

tscom_news_photo_1631942647.jpg
Anis Byarwati Politikus PKS (Sumber foto : Istimewa)


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia sampai dengan akhir Juli 2021 sebesar 415,7 miliar dollar AS atau setara Rp 5.994,51 triliun (asumsi kurs Rp 14.300 per dollar AS) atau tumbuh 1,7% (yoy).

Menyoroti hal tersebut, anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PKS, Anis Byarwati yang juga Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menegaskan, dalam kondisi pandemi dan krisis yang tidak hanya dialami oleh Indonesia, utang yang pasti akan menjadi beban baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini menyampaikan saran sebagai strategi yang perlu segera diambil oleh pemerintah.

Pertama, Anis menyarankan agar koordinasi Pemerintah dengan Bank Indonesia diperkuat untuk memantau perkembangan dan memastikan ULN tetap sehat.

"Kedua, sangat penting untuk memegang komitmen kehati-hatian tingkat tinggi dalam mengelola ULN," papar Anis dalam keterangan tertulis, Jumat, (17/9/2021).

Sedangkan yang ketiga, kata Anis, skala prioritas dan akuntabilitas adalah harga mati. Keempat, jangan mudah mengambil jalan pintas dengan menambah utang baru.

"Artinya optimalkan pengelolaan utang yang sudah ada," papar Anis.

Selanjutnya, lanjut Anis, jangan memaksakan menggunakan utang atau menambah utang untuk proyek yang tidak penting di tengah pandemi yang belum juga selesai. Salah satu proyek yang disorotinya adalah proyek IKN.

“Tunda atau kalau perlu hentikan semua proyek tidak penting,” tegas Anis.

Politikus senior PKS ini juga mengingatkan pemerintah agar melakukan pengelolaan utang dengan bijaksana dan benar.

“Jangan ugal-ugalan,” kata Anis.

ULN harus dioptimalkan pengelolaannya dengan meminimalisir risiko yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian baik untuk saat ini maupun masa mendatang.

Anis tidak memungkiri bahwa tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga yang melampaui pertumbuhan PDB serta penerimaan negara, memang banyak memunculkan kekhawatiran.

“Akan menjadi beban berat di masa mendatang. Artinya Pemerintah memang harus sangat serius dalam mengelola utang yang sudah ada, bukan dengan terus menambah utang,” pungkas Anis.

tag: #utang-pemerintah  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
AMIN BANNER 01
advertisement
AMIN BANNER 02
advertisement
AMIN BANNER 03
advertisement
AMIN BANNER 04
advertisement
AMIN BANNER 06
advertisement
AMIN BANNER 08
advertisement