JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mulai dilaksanakannya Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di sejumlah daerah, diyakini sebagai langkah penting dalam rangka menjaga kualitas pembelajaran anak Indonesia dan sekaligus menjaga mental anak Indonesia untuk kembali belajar secara luring, setelah hampir 1,5 tahun peserta didik atau siswa harus belajar secara online akibat pandemi Covid-19 yang belum usai. Tentunya, untuk mendukung pelaksanaan PTM Terbatas ini dengan tetap menomorsatukan keselamatan peserta didik.

Hal itu ditegaskan oleh pengacara kondang Henry Indraguna merespon dimulainya PTM di sejumlah wilayah seiring penurunan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ke level 3, 2 dan satu di beberapa daerah.

Kepada awak media, Henry yang juga politisi Golkar ini menyatakan bahwa dirinya mendukung langkah pemerintah untuk melangsungkan PTM Terbatas di sejumlah daerah, selama PTM Terbatas itu dilaksanakan dengan mengedepankan keselamatan para peserta.

"PTM terbatas itu penting untuk dilakukan dalam upaya menekan risiko learning loss. Tapi perlu ditekankan bahwa dalam pelaksanaannya, jangan sampai membahayakan para peserta didik atau malah menimbulkan cluster baru penularan Covid," kata Anggota Dewan Pakar Partai Golkar di kantornya, Henry Indraguna & Partners Law Firm di Treasury Tower, SCBD, Jakarta, Jum"at (17/9/2021)

Ia menyatakan pemerintah sudah memberikan persyaratan ketat bagi para sekolah yang akan melaksanakan PTM Terbatas, sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19.

"Baik itu protokol kesehatan hingga infrastruktur untuk mendukung aktivitas belajar mengajar dapat berlangsung tanpa menempatkan para peserta didik dalam posisi rentan. Karena mungkin saja para siswa tersebut tidak menunjukkan gejala tapi menjadi pembawa virus atau ditularkan oleh pemangku kepentingan sekolah lainnya, seperti guru atau staf sekolah," ujar Henry.

Henry yang juga Tenaga Ahli DPR RI ini juga mengingatkan kepada para orang tua peserta didik juga harus memahami persiapan apa saja yang perlu dilakukan untuk mendukung kegiatan PTM Terbatas ini.

"PTM Terbatas ini bukan masa dimana orang tua melepaskan anaknya begitu saja karena sudah lelah mendampingi proses belajar secara daring. Tapi, harus melihat bahwa ada potensi paparan saat mereka berkumpul dengan temannya. Sehingga penting bagi para orang tua untuk berperan aktif dalam memastikan bahwa anak-anak benar-benar siap dalam mengikuti PTM Terbatas," tegasnya.

Misalnya, dengan membangun kesepahaman peserta didik melalui sosialisasi dan edukasi pentingnya dijalankannya salah satu protokol kesehatan (Prokes) 5M yakni memakai masker harus tetap terpakai secara benar bagi peserta didik yang masih berusia muda. Selain juga kepatuhan untuk mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi maupun interaksi.

Atau bagi anak usia remaja, mampu membangun kesadaran bahwa masa PTM Terbatas itu adalah untuk mengejar ketertinggalan materi pendidikan. Bukannya malah menjadi masa anak untuk berkumpul tanpa mempedulikan protokol kesehatan.

"Saya mendukung PTM Terbatas selama pelaksanaannya tetap memprioritaskan keselamatan insan pendidikan, baik guru maupun murid. Pelaksanaannya mengedepankan kehati-hatian dan protokol kesehatan yang ketat dan instansi pendidikan harus memenuhi syarat SKB 4 Menteri tentang Pembelajaran di Tengah Pandemi," tegas Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.

Ia menguraikan bahwa PTM Terbatas ini akan menghindarkan anak dari beberapa dampak negatif akibat masa panjang pandemi.

"PTM Terbatas ini akan menghindarkan siswa dari potensi putus sekolah. Karena, pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang tidak optimal membuat anak terpaksa bekerja dan tidak belajar, terutama untuk membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi," ungkap Henry.

Selain itu, PTM Terbatas akan menghindarkan anak dari potensi penurunan capaian belajar anak. Pembelajaran di kelas diyakini dapat menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik jika dibandingkan dengan PJJ.

"Dan PTM Terbatas ini akan menghindarkan anak dari adanya gangguan psikososial atau kondisi individu mencakup aspek psikis dan sosial pada anak selama PJJ," pungkas Ketua Pengurus Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 ini.