JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) merilis survei terkait aspirasi regenerasi kepemimpinan di tubuh PBNU. Salah satu yang menarik, nama KH Bahaudin Nursalim atau Gus Baha masuk calon Ketum NU versi survei dengan meraih 12,4%. Gus Baha kini sedang tenar-tenarnya di media sosial.
Meski demikian, dia masih kalah dibandingkan dengan nama lain yang lebih berpengalaman. Tokoh berpengalaman masih mendominasi pilihan responden.
Hasil survei menunjukkan KH Marzuki Mustamar Ketua PWNU Jawa Timur meraih 24,7%. Disusul oleh KH Hasan Mutawakkil Alallah dengan 22,2%, lalu KH Said Aqil Siradj dengan 14,8%.
Selanjutnya, ada nama KH Bahaudin Nursalim atau Gus Baha dengan 12,4%; KH Yahya Cholil Staquf dengan 3,7%; KH Marsyudi Syuhud dengan 1,2%; KH Ahmad Fahrur Rozi Burhan dengan 1,2%; KH Ali Maschan Moesa dengan 1,2%; dan tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 18,5%.
Namun demikian, survei ini memiliki sejumlah catatan. Dari hasil crosed-tabulasi asal responden, Direktur eksekutif Indostrategic Khoirul Umam, menyatakan bahwa angka-angka dukungan warga Nahdliyyin terhadap nama-nama tokoh tersebut banyak disampaikan oleh warga NU berbasis di Jawa Timur.
Sehingga, menempatkan dua nama Kiai Senior asal Jawa Timur di dua posisi awal, yakni KH Marzuki Mustamar dan KH Hasan Mutawakil Alallah.
Sementara, nama KH Said Aqil Siradj dinilai termasuk masih populer dan usulan nama dia merata dari berbagai wilayah. Namun di sisi lain, munculnya nama-nama baru itu dinilai sebagai bentuk aspirasi keinginan adanya regenerasi kepemimpinan di tubuh PBNU.
Khoirul Umam yang juga merupakan Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina, menilai, di bawah kepemimpinan Said Aqil Siraj, PBNU dinilai mampu menunjukkan karakternya yang berani dan bersikap tegas kepada kelompok-kelompok Islam radikal yang mencoba menggeser karakter keislaman nusantara yang berwatak moderat menjadi lebih konservatif.
Namun di sisi lain, kepemimpinan Said Aqil juga berimbas pada semakin lekatnya PBNU kepada kerja-kerja politik praktis.
"Terlebih lagi, ketika kekuasaan saat ini (the ruling power) dihadapkan pada tantangan ekspolitasi politik identitas," kata Umam, dalam keterangannya, Kamis (7/10).
Pada situasi tersebut, lanjut Umam, PBNU menjadi kekuatan yang sangat menarik untuk didekati oleh berbagai kepentingan politik, sebagai ‘bemper’ untuk melindungi kepentingan politik mereka dari serangan kelompok Islam konservatif.
Di sisi lain, kondisi itu juga coba digunakan sebagai kesempatan untuk memperkuat pengaruh PBNU di level politik praktis. Akibatnya, menurut Umam, peran PBNU sebagai Islamic-based civil society menjadi kurang optimal.
Misalnya, terkait wacana kebijakan publik amandemen UU KPK hingga penyelamatan 57 pegawai senior KPK, sikap dan keberpihakan PBNU dinilai kurang jelas.
"Sikap NU memiliki bobot politik yang sangat besar. Jika sikap PBNU kurang jelas, kondisi itu bisa dimanfaatkan oleh berbagai kelompok kepentingan predatorik, yang jauh-jauh hari terus mencoba melemahkan agenda anti-korupsi, sebagai amanah gerakan reformasi di Indonesia," kata Umam.
Akibat dinamika politik tersebut, lanjut Umam, pandangan warga Nahdliyyin relatif terbelah.
"Ada yang menilai langkah itu positif untuk meningkatkan daya tawar PBNU, tapi di sisi lain ada yang menilai hal itu sebagai langkah mundur PBNU yang kian tidak sesuai dengan prinsip Khittah NU 1926," kata Umam.
Survei tersebut dilakukan pada 23 Maret hingga 5 April 2021. Survei tersebut melibatkan 1.200 responden dengan margin of error 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Salah satu hasilnya, pemilih berdasarkan responden yang berasal dari segmen masyarakat yang memiliki kedekatan dengan NU.
