JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Aktivis Petisi 28 Haris Rusly Moti mengungkapkan, ia dan sejumlah elemen masyarakat yang prihatin dengan dugaan keterlibatan sejumlah pejabat negara dalam bisnis PCR berencana mendorong lembaga keuangan negara untuk melakukan audit secara serius akan hal tersebut.

"LBH Kesehatan bersama Indonesian Audit Watch (IAW) dan Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta beserta Petisi 28 akan mendatangi BPK RI untuk memohon dan mendorongnya sebagai auditor keuangan negara, melakukan audit terhadap masalah PCR yang

menghebohkan ini, pada:

Hari/Tanggal : Selasa 9 November 2021

Waktu : Jam 11.00 sd selesai

Tempat : Kantor BPK RI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta," ungkap Haris dalam keterangan tertulis, Minggu (07/11/2021).

Haris menambahkan, dorongan audit dilakukan pihaknya karena adanya temuan masyarakat berupa dugaan terjadi kondisi terafiliasinya beberapa oknum Penyelenggara Negara yakni Pembantu Presiden, yang berperan melahirkan aturan wajib test PCR, ikut dalam putaran bisnis import sampai dengan tata kelola test PCR, sehingga menimbulkan belanja masyarakat sekitar Rp 23 triliun.

"Apalagi secara teknis ada surat Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 sebagai panduan namun diduga disimpangkan," tandas Haris singkat.