Berita
Oleh Bachtiar pada hari Rabu, 08 Des 2021 - 17:37:14 WIB
Bagikan Berita ini :

Anggota Pansus Dari FPD Minta RUU IKN Ditunda

tscom_news_photo_1638959834.jpg
Sartono Hutomo Politikus Partai Demokrat (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Pansus RUU IKN dari Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo meminta, agar pembahasan RUU IKN ditunda sampai masa penanganan Covid-19 berakhir dan kondisi fisikal kembali normal.

"Fraksi Partai Demokrat DPR meminta agar pembahasan RUU IKN dapat ditunda sampai masa penanganan Covid-19 berakhir dan kondisi fisikal (perekonomian) kembali normal," tegas Politikus Demokrat itu, Rabu, (8/12/2021).

Sartono menegaskan, jika perlu kehati-hatian dalam melakukan pembahasan RUU IKN ini. Terlebih, situasi pandemi Covid-19 hingga saat ini masih belum selesai dan perekonomian belum stabil.

"Karena sampai saat ini kita masih berada dalam bayangan ancaman Covid-19 yang belum jelas kapan selesainya. Sehingga perlu skala prioritas," tegas Sartono.

Sartono mengaku, ingin agar RUU IKN ini menjadi produk Perundang-undangan yang berkualitas. Sartono tidak ingin, apa yang terjadi pada UU Cipta Kerja terulang.

Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri memutuskan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau Ciptaker inkonstitusional. Pembahasan UU Cipta Kerja ini sendiri dinilai sebagaian kalangan terburu-buru.

"Kita ingin agar RUU IKN ini menjadi UU yang berkualitas," tegas dia.

Diketahui, Pansus Rancangan Undang - Undang (RUU) Tentang Ibu Kota Negara (IKN) resmi dibentuk oleh DPR, pada Rapat Paripurna, Selasa (7/12/2021). Setiap Fraksi di DPR sendiri mengirimkan sejumlah anggotanya dalam pansus tersebut.

Anggota Pansus RUU IKN ini sendiri terdiri dari 6 orang pimpinan dan 50 anggota Pansus RUU IKN. Demokrat sendiri menempatkan lima anggotanya dalam pansus RUU ini. Mereka ialah, Muslim, Hinca Panjaitan Marwan Cik Asan, Herman Khaeron dan
Sartono sendiri.

tag: #ikn  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
IDUL FITRI 2025 AHMAD NAJIB Q
advertisement
DOMPET DHUAFA RAMADHAN PALESTIN
advertisement
IDUL FITRI 2025 WACHID
advertisement
IDUL FITRI 2025 HEKAL
advertisement
IDUL FITRI 2025 HERMAN KHAERON
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Sikap DPR soal Penghapusan SKCK Berarti Buat Rakyat

Oleh Sahlan Ake
pada hari Kamis, 03 Apr 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Usulan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diusulkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mendapatkan respon positif dari DPR. Sikap yang ...
Berita

5 Tahun Tidak Bisa Pulang, Bu Atun Bersyukur Ada Program Mudik Gratis dari BUMN

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Setelah lima tahun menahan rindu untuk pulang ke kampung halaman keluarga di Tegal, Ibu Uswatun Hasanah, atau yang akrab disapa Ibu Atun, akhirnya bisa mewujudkan ...