JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf menyayangkan sosialisasi kebencanaan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap masyarakat Indonesia kurang maksimal.

Padahal, kata Bukhori, BNPB merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab memitigasi risiko bencana dan telah memiliki peta potensi bencana di setiap wilayah di Indonesia.

“BNPB mengetahui secara persis peta potensi bencana, namun sangat kami sayangkan upaya sosialisasi kebencanaan yang menyasar langsung ke masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah rawan bencana, kurang maksimal,” kritik Bukhori di Jakarta, Sabtu (11/12/2021).

Legislator PKS ini menilai, BNPB semestinya dapat meningkatkan frekuensi kegiatan sosialisasi kebencanaan dengan memanfaatkan berbagai medium yang efektif dan inovatif. Tidak hanya itu, masyarakat juga perlu dibekali dengan pengetahuan teknis yang memadai seputar simulasi tanggap darurat apabila terjadi bencana secara tiba-tiba.

“Pengetahuan teoritik dan praktik menjadi pondasi penting untuk membangun kewaspadaan dan keterampilan masyarakat dalam memitigasi risiko bencana secara mandiri. Sebab dalam kondisi genting, pengetahuan merekalah yang akan menolong diri mereka. Karena itu, pemerintah harus benar-benar memastikan bahwa masyarakat terbekali dengan pengetahuan kebencanaan secara memadai,” lanjutnya.

Bukhori menambahkan, Komisi VIII DPR RI siap bekerjasama dengan BNPB dalam menyukseskan program sosialisasi kebencanaan dengan menyasar masyarakat di dapil. Terlebih tidak dimungkiri bahwa setiap wilayah di dapil juga menyimpan karakteristik risiko bencananya tersendiri.

“Kami, Komisi VIII DPR RI, sangat terbuka untuk dilibatkan dalam membantu BNPB memenuhi tanggung jawab itu, sehingga ke depan masyarakat diharapkan semakin sadar terhadap risiko bencana yang berpotensi timbul di daerahnya maupun sekitarnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anggota Komisi Kebencanaan ini menyatakan akan mengevaluasi kinerja BNPB yang dinilai lengah dalam memberikan peringatan dini yang memadai sebelum terjadinya musibah erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur yang telah menelan korban jiwa sebanyak 44 orang per 10 Desember 2021.

“Dengan anggaran yang relatif besar, yakni Rp 1,127 triliun untuk TA 2022, BNPB diharapkan bisa melakukan segala cara yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Kami juga memahami banyak pihak yang menyoroti dan mempertanyakan soal peringatan dini sebelum bencana terjadi. Karena itu, kami akan membawa isu ini dalam Rapat Kerja mendatang bersama BNPB,” pungkasnya.