JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota DPR RI Sartono Hutomo menilai, upaya pemerintah mengajak kalangan investor (swasta asing maupun lokal) untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur terbilang cukup lambat. Diketahui, pemerintah berencana membuka skema investasi dalam membiayai proyek infrastrukturnya.
Meski terlambat, Sartono menambahkan, hal itu setidaknya bisa mengerem langkah pemerintah yang kerap membiayai proyek infrastruktur melalui instrumen utang.
"Pemerintah sudah mulai sadar meski terlambat, bahwa pembangunan dengan utang pada akhirnya merupakan kebijakan yang keliru,” sindir Politikus Partai Demokrat itu kepada wartawan, Selasa (13/09/2022).
Opsi mengajak investor, Sartono mengatakan, bukanlah barang baru. Karena di era pemerintahan sebelum Jokowi hal itu sudah dilakukan dengan pertimbangan menjaga ruang fiskal tetap sehat. Menurutnya, ruang fiskal akan kedodoran jika opsi utang terus jadi pilihan utama dalam menopang pembangunan proyek-proyek infrastruktur.
“Utang untuk keperluan sektor produktif sih gak masalah tapi kalau utang untuk tujuan yang sifatnya masih samar-samar itu membebani APBN. APBN kan buktinya sekarang terseok-seok, buktinya pemerintah bilang beban APBN terlalu tinggi imbas BBM subsidi dan belanja pegawai. Benar seperti itu? Jangan-jangan karena infrastruktur yang didanai utang," sindir dia.
Terkait utang untuk biayai infrastruktur, Sartono mengungkapkan, selama masa pemerintahan SBY, pilihan berutang selalu dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang.
"Pembangunan infrastruktur di era pak SBY tetap jalan tanpa terbebani utang bahkan bisa dilihat pak SBY berhasil melunasi utang IMF dan menurunkan tingkat utang. Debt to GDP ratio berhasil diturunkan oleh SBY dari sekitar 56 persen pada tahun 2004 menjadi sekitar 24 persen pada tahun 2014 (selama 10 tahun),” ungkap Sartono.
Sartono juga mengingatkan agar instrumen pembiayaan infrastruktur melalui skema investasi perlu memperhatikan aspek kedaulatan negara di dalamnya.
"Kami juga mengingatkan jangan sampai pembangunan infrastruktur disetir oleh kepentingan investor. Bayangkan jika nanti yang dibangun hanya jalan tol saja. Sedangkan rakyat kita sebagian besar belum bisa menikmati tol tersebut dikarenakan hanya menggunakan kendaraan roda dua,” tegasnya
Sartono menjelaskan, pada masa pemerintahan presiden ke enam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pembangunan prasarana jalan rentang 2004 sampai 2014 telah dilakukan pembangunan jalan sepanjang 5.190 km.
"Di antaranya adalah 4.770 km jalan non tol (jalan nasional) dan 420 km jalan tol. Pembangunan ini sukses tanpa beban utang," ucap dia.
Menurut legislator Dapil Jatim VII ini, pembangunan di era tersebut tidak berorientasi bisnis, namun berorientasi kebutuhan rakyat. Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, kata dia, hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan rakyat, bukan nafsu dari investor dalam meraup keuntungan.
“Jadi jangan sampai demi membangun infrastruktur malah mengorbankan kesejahteraan rakyat dan bahkan sampai harus menggadaikan aset-aset penting milik negara. Pemerintah harus berdaulat dan fokus bekerja untuk kepentingan rakyat,” tandas Sartono.
Diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir meluncurkan gagasan Indonesia Investment Authority (INA) yakni pembangunan infrastruktur dengan investasi bukan dengan utang maupun APBN.
