JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur, beberapa perusahaan karya justru mengalami kerugian atau penurunan laba yang tajam. Ini sebuah ironi, mereka pun membutuhkan bantuan dari pemerintah.
Waskita Karya mengalami penurunan pendapatan hingga
48%. Tahun perusahaan meraih pendapatan Rp 31,39 triliun tapi menurun menjadi Rp 16,19 triliun pada 2020. Pada 2020 perusahaan rugi Rp 7,38 triliun. Padahal tahun lalu masih laba Rp 938,14 miliar.
Wijaya Karya masih beruntung bisa laba 2020 tapi turun drastis 91,87% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba 2020 hanya Rp 185,76 miliar sementara pada 2019 laba Rp 2,28 triliun. Pendapatan: Turun 39%, Rp 27,21 triliun (2019) vs Rp 16,54 triliun (2020)
PTPP juga mengalami penurunan pendapatan sebesar 32%, Rp 23,57 triliun (2019) dibandingkan Rp 15,83 triliun (2020). Laba turun 84%, Rp 819,49 miliar (2019) vs Rp 128,7 miliar (2020)
PT Hutama Karya (Persero) mencatatkan kerugian Rp 2,09 triliun sepanjang tahun buku 2020. Kinerja keuangan dari BUMN penerima penugasan proyek jalan Tol Trans Sumatera ini, menurun tajam dibandingkan tahun 2019 yang masih mencatatkan laba bersih Rp 1,99 triliun.
Pendapatan Perseroan juga turun dari Rp 26,39 triliun di 2019 menjadi Rp 21,64 triliun di 2020. Di saat bersamaan, beban umum dan administrasi meningkat 61 persen menjadi Rp 1,15 triliun. Biaya keuangan akibat pembayaran beban bunga pinjaman juga melonjak 215 persen di 2020 menjadi Rp 2,55 triliun.
Hutama Karya mendapat tugas dari Presiden Jokowi untuk membangun jalan Tol Trans Sumatera. Penugasan itu dituangkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2014 serta Perpres Nomor 117 Tahun 2015.
Adapun total panjang Tol Trans Sumatera mencapai 2.974 kilometer (km). Tol itu terbagi menjadi dua koridor yaitu koridor utama sepanjang 2.046 km dan koridor pendukung sepanjang 928 kilometer.
Tol ini rencananya terdiri dari 27 ruas. Pembangunan jalan Tol Trans Sumatera untuk ruas Banda Aceh-Bakauheni ditargetkan selesai secara keseluruhan pada 2024.
Analisis Dahlan Iskan
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan sudah agak lama para pengamat ekonomi memprediksi kesulitan perusahaan infrastruktur.
"BUMN kelompok infrastruktur tinggal tunggu waktu, sulit atau sulit sekali," kata Dahlan Iskan dalam tulisan pribadinya di laman DI"s Way, dikutip Senin (5/4/2021).
Dahlan mengatakan, pekerjaan infrastruktur memang gegap gempita beberapa tahun terakhir. Namun, sekuat-kuatnya perusahaan infrastruktur, tetap saja harus mengandalkan sumber dana dari pihak ketiga.
Sementara, pihak ketiga seperti bank juga harus tetap tunduk pada peraturan di bidang perbankan. "Dana bank adalah napas nomor satu mereka. Maka, ketika perusahaan sudah tidak bisa lagi pinjam dana bank, karena sudah mencapai batas atas, bencana tahap 1 pun datang," kata Dahlan.
Lanjutnya, ketika bank sudah tidak bisa memberi pinjaman, pilihannya tinggal obligasi, MTM, dan sejenisnya. Namun, kemungkinan bunga yang diterapkan akan lebih tinggi. Apalagi, jika obligasi sudah jatuh tempo dan perusahaan terbukti gagal bayar, pilihannya hanya menerbitkan obligasi baru dengan bunga yang lebih tinggi.
Bahkan, jika menggunakan opsi right issue di pasar modal, BUMN tetap punya batasan menjual saham ke publik, yaitu 50 persen saja. "Perkiraan saya, merosotnya kinerja keuangan mereka sebagian besar akibat memakan bunga tinggi," katanya.
Akan Tumbuh Lagi
Pelaksana Tugas (Plt) EVP Sekretaris Perusahaan HK mengungkapkan tahun ini bisnis konstruksi akan kembali tumbuh.
"Optimisme ini berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2020 yang telah menetapkan Daftar Proyek Strategis Nasional terbaru, yakni sebanyak 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor dengan total nilai investasi sebesar Rp 4,81 triliun," katanya.
Ia melanjutkan, tahun ini HK menargetkan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp20 triliun. Dalam catatan Kontan, HK membukukan pendapatan Rp 21,64 triliun di 2020. Jumlah tersebut turun 18% (yoy). Sedangkan dari sisi bottom line, HK menderita rugi bersih Rp 2 triliun pada 2020.
Tahun ini, Hutama Karya menyiapkan belanja modal (capex) senilai Rp 6,9 triliun, 90% dari dana tersebut dialokasikan untuk pembangunan JTTS. Sekedar mengingatkan, tahun 2020 lalu, Hutama Karya menganggarkan belanja modal sebesar Rp 31,93 triliun dan proyek JTTS masih menjadi prioritas dengan alokasi belanja modal 75,71% atau setara Rp 24,17 triliun.
Tjahjo melanjutkan, hingga saat ini sendiri, HK telah mengoperasikan total ruas tol sepanjang 554 km, di antaranya 2 ruas tol di Pulau Jawa yakni Ruas JORR Seksi S dan Ruas Akses Tanjung Priok.
Pihaknya juga telah mengoperasikan 6 ruas tol lainnya di JTTS yakni Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar, Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung, Ruas Palembang - Indralaya, Ruas Medan - Binjai, Ruas Pekanbaru - Dumai, dan Ruas Sigli - Banda Aceh Seksi 3 dan 4.
"Selain proyek konstruksi tol, HK juga tengah dan akan menggarap beberapa proyek strategis diantaranya Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa Kabupaten Kapuas, proyek dari Angkasa Pura I untuk Peningkatan Daya Dukung Perkerasan Runway Eksisting dan Perpanjangan Runway serta Sarana Penunjang di Bandara Internasional Lombok," sambungnya.
Selain itu, perseroan juga tengah menyelesaikan proyek LPG Tuban di Jawa Timur, hingga Pembangunan Jalan Tol Kediri – Tulungagung. Selain itu terdapat beberapa tender proyek konstruksi di luar JTTS yang sedang diikuti oleh Perusahaan termasuk diantaranya beberapa Proyek KPBU.
