JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan meminta kepada semua pihak agar lebih jeli dan menelaah pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat dalam Forum Rapimnas Partai Demokrat di JCC Jakarta, (15 s/d 16 September 2022). Apa yang disampaikan AHY berpijak pada data dan fakta kredibel dan tervalidasi oleh berbagai institusi pemerintahan dan lembaga riset terkemuka.
AHY berbicara terkait pembangunan dari segala faktor, termasuk tetapi tidak terbatas pada infrastruktur belaka. Pembangunan infrastruktur sama pentingnya dengan pembangunan kemanusiaan dan kebangsaan.
“ada yg merespon pernyataan AHY dengan sikap yang sentimentil dan tendensius, padahal AHY berbicara dalam kerangka pembangunan negara. Berbicara pembangunan tidak bisa dipadatkan hanya pada pembangunan infrastruktur belaka, namun juga pembangunan manusia, ekonomi, sosial politik, kebudayaan, dan juga demokrasi. Pesan yang disampaikan AHY bahwa pembangunan itu berkelanjutan, setiap pemerintahan punya sumbangsih pada kehidupan kebangsaan, tanpa perlu menegasikan warisan pemerintahan sebelumnya,” tandas Politisi Senior Partai Demokrat ini.
Syarief berpandangan, dalam pidatonya AHY sama sekali tidak menihilkan pembangunan infrastruktur, namun sejatinya infrastruktur haruslah sejalan beriring dengan pembangunan kemanusian dan demokrasi. Di tengah keterbatasan kapasitas fiskal, alokasi sumber daya tentu harus direncanakan secara berkeadilan. Jika sebagian besar sumber daya fiskal diarahkan pada infrastruktur, namun abai pada sektor yang lain, ini tentu tidak layak disebut prestasi. Pembangunan yang baik harus berkeadilan dan merata.
Lebih lanjut Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini menyatakan bahwa pernyataan AHY terkait gunting pita proyek infrastruktur era Presiden SBY bukanlah klaim dan bualan belaka. Faktanya memang begitu. Jalan Tol Trans Sumatera, misalnya, proyek infrastruktur ini dicanangkan oleh Presiden SBY, yang kemudian dilanjutkan pembangunannya oleh Presiden Jokowi.
Peletakan batu pertama (ground breaking) Jalan Tol Cikopo – Palimanan (Cipali) juga dilakukan pada era Presiden SBY. Begitu juga dengan pembangunan Pelabuhan Patimban dan Kereta Cepat Jakarta Bandung yang telah dicanangkan pada masa pemerintahan Presiden SBY.
Menurut Syarief, tidak ada yang salah dengan pernyataan AHY dalam Forum Rapimnas Partai Demokrat tersebut. Tol Cipali, misalnya, Presiden SBY melakukan peletakan batu pertama pada 8 Desember 2011 dan diresmikan Presiden Jokowi pada 13 Juni 2015, 8 bulan setelah Presiden Jokowi dilantik. Apakah mungkin proyek tol sepanjang 116,75 km dirampungkan hanya dalam tempo 8 bulan? Rencana pembangunan jalan Tol Trans Sumatera juga diteken oleh Presiden SBY pada 17 September 2014 dengan Perpres Nomor 100 Tahun 2014. Ini adalah sekelumit contoh hajat pembangunan infrastruktur juga gencar pada era Presiden SBY.
“Kita memang harus adil sejak dalam pikiran. Janganlah kita skeptis dan menihilkan prestasi pemerintahan terdahulu. Memberikan apresiasi dan atensi bukanlah bentuk kekalahan, karena memang tidak ada kompetisi. Era Presiden SBY dan Presiden Jokowi, termasuk dengan pemerintahan sebelumnya saling meneruskan untuk Indonesia yang berkemajuan. Presiden SBY tidak pernah menihilkan prestasi pemerintahan sebelumnya. Inilah esensi pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, AHY dalam Forum Rapimnas itu. Toh jika kita hendak membandingkan pembangunan diluar sektor infrastruktur, data dan fakta kredibel tentu mampu menjelaskannya. Namun posisi Partai Demokrat jelas, kita perlu saling mengapresiasi untuk hal-hal yang positif dan produktif,” tutup Syarief.
