JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pada hari Rabu, 21 September 2022, para pengemudi berbasis aplikasi lintas organisasi yang tergabung dalam Koalisi Driver Online (Kado) berunjuk rasa di depan Gedung DPR RI membawa tiga tuntutan, yaitu meminta pengesahan RUU Transportasi Daring, meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk memperbaiki ekosistem bisnis transportasi daring, dan terakhir, meminta biaya sewa aplikasi sebesar 10 persen tanpa biaya-biaya lain.

Kami menyatakan simpati kepada perjuangan para pengemudi ojek online (ojol) tersebut. Hal ini merupakan bagian dari reaksi masyarakat atas kenaikan harga BBM. Tuntutan mereka tersebut sudah sejak lama disuarakan, tapi menjadi semakin kuat karena adanya kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif ojol.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah telah menyepakati Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 38 Rancangan Undang-undang (RUU) Prioritas Tahun 2023 pada hari Selasa, 20 September 2022, sehari sebelum demo di atas. Sayangnya, Prolegnas Tahun 2023 tidak memasukkan RUU transportasi daring sebagai prioritas.

Kami akan mencoba memfasilitasinya melalui revisi UU LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) yang menjadi Prolegnas Tahun 2022. Sejauh ini, Komisi V DPR RI sudah pernah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan perwakilan para pengemudi ojol, yaitu pada tanggal 20 Januari 2020 dan spesifik tentang revisi UU LLAJ tersebut pada tanggal 6 Juli 2020.

Payung hukum untuk sepeda motor sebagai alat transportasi saat ini memang sudah seharusnya menjadi prioritas. Di satu sisi, sepeda motor sebagai alat transportasi dianggap tidak memenuhi aspek keselamatan sebagai angkutan umum dan tidak bisa dipergunakan untuk jarak jauh, namun di sisi lain saat ini dengan adanya aplikasi online telah membuka lapangan kerja bagi banyak orang dan telah menjadi kebutuhan masyarakat.

Menjadi lebih rumit dengan banyaknya kementerian/lembaga terkait, yaitu Kemenkominfo, Kemenaker, Kepolisian, dan Kemenhub. Kemenhub sejak tahun 2019 sekedar mengatur pedoman perhitungan biaya jasanya, terakhir dengan Keputusan Menhub No. KP 667 Tahun 2022 yang menaikkan tarif ojol dan menurunkan biaya sewa aplikasi menjadi 15 persen.

Penurunan biaya sewa aplikasi ini pernah kami perjuangkan menanggapi peraturan sebelumnya Keputusan Menhub No. KP 564 Tahun 2022 yang masih memberlakukan biaya sewa aplikasi 20 persen. Oleh karena itu, kita juga mendorong payung hukum yang adil bagi pengemudi ojol melalui revisi UU LLAJ.