JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan agar jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk fokus bekerja mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengatasi persoalan ekonomi.

Hasto merespon pertanyaan wartawan soal Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, dan kaitannya dengan wacana reshuffle di Kabinet Indonesia Maju. Menurut pria kelahiran Yogyakarta itu, perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Bapak Presiden Jokowi yang memegang komando, beliau yang punya hak prerogatif untuk melakukan evaluasi," ujar Hasto kepada awak media di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (15/10/2022).

Namun, ucap Hasto, jalannya roda pemerintahan akan mengalami kerumitan ketika ada partai sudah mendahulukan kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 saat pemerintah tengah fokus mengatasi persoalan ekonomi.

"Di dalam sistem presidensial, menjelang Pemilu 2024 mengalami kerumitan ketika ada partai yang belum-belum sudah mendeklarasikan calon sementara kebijakan Presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan persoalan perekonomian. Terlebih calon tersebut merupakan antitesis dari Presiden. Ini kan" menjadi persoalan," tutur Hasto.

Diketahui, Partai NasDem telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pemilihan Presiden 2024. Oleh NasDem, Anies disebut sebagai antitesis Presiden Jokowi.

"PDI Perjuangan menunjukkan dengan contoh bahwa kepala daerah PDI Perjuangan tidak ada yang antitesis. Justru meramu berbagai keberhasilan kepala daerah termasuk keberhasilan Pak Jokowi yang kemudian menjadi spirit satu nafas kebijakan untuk dijalankan kepala daerah dari PDI Perjuangan," ucap Hasto.

Anies disebut antitesis dari Jokowi oleh Politikus NasDem Zulfan Lindan. NasDem menilai Anies merupakan antitesis dari Joko Widodo sehingga cocok diusung sebagai bakal capres. Zulfan mengatakan ada perbedaan jelas antara Jokowi dan Anies.