JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sejumlah masa aksi yang tergabung dalam gerakan Aliansi Masyarakat Peduli Golkar (AMPG) menggelar demo di depan kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (4/6/2023).
Demo tersebut dilakukan di tengah berlangsungnya rapat kerja nasional atau Rakernas Tahun 2023 partai berlambang pohon beringin itu.
Berdasarkan pantauan di lapangan, pada pukul 13: 10 WIB para demonstran membentangkan spanduk bertuliskan "PERIKSA...ADILI!!!...TURUNKAN AIRlANGGA". Mereka juga mendesak agar Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
"Kami mendesak Airlangga Hartarto mundur dari jadi Ketua Umum Partai Golkar, kita minta segera mundur atau kita lengserkan," teriak salah satu orator aksi.
Mereka menilai bahwa masa kepemimpinan Airlangga sangat tidak produktif membuat suara Partai Golkar menurun secara signifikan pada Pemilu 2019. Akibatnya berdampak kepada perolehan kursi di DPR RI.
"Selama ini Partai Golkar dikenal sebagai partai utama, Partai Besar di Republik ini. Secara kepemimpinan, Airlangga lemah Ketika mengelola Partai Golkar, terlihat dari menurunnya suara partai dan berkurangnya kursi di DPR pada pemilu 2019," ucapnya.
"Dari tolak ukur itu, disinyalir akan menjadi bahan pertimbangan bagi kader Partai Golkar untuk menentukan pemimpin Partai Golkar di masa mendatang. Pemimpin partai mendatang akan menerima tantangan yang cukup berat dikarenakan lemahnya kepemimpinan Airlangga saat ini," sambung orator.
Berikut keterangan pers dari AMPG:
Dari sejumlah fakta yang muncul di sejumlah media nasional, terdapat sejumlah kasus korupsi yang diduga ada keterlibatan Airlangga Hartarto baik saat menjabat sebagai Anggota DPR RI, Ketua Umum Partai Golkar, Menteri Perindustrian hingga kini menjabat sebagai Menko Perekonomian.
Pada 2018, Kemendag menerbitkan kuota persetujuan impor garam. Ada 21 perusahaan importir garam yang mendapat kuota persetujuan impor garam industri atau setidaknya sebanyak 3.770.346 ton atau dengan nilai sebesar Rp 2.054.310.721.560.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) pernah mengabaikan kuota impor garam yang telah ditetapkan oleh pihaknya.
Pada tahun 2016-2019, Kemenperin dipimpin oleh Airlangga Hartarto yang kini menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI tidak diindahkan oleh Kementerian Perindustrian RI yang justru menetapkan kuota impor garam sebesar 3,7 ton.
Langkah Kemenperin yang mengabaikan rekomendasi Susi itu mengakibatkan kelebihan supply dan masuknya garam impor ke pasar garam konsumsi.
Sehingga, terjadi nilai jual harga garam lokal mengalami penurunan atau anjlok.
Kemudian, dugaan keterlibatan dalam kisruh kelangkaan minyak goreng (migor) yang kini sudah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman oleh Kejaksaan Agung RI.
Jabatannya sebagai Menko Perekonomian dan juga ketua komite pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPKS) diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum karena kesalahan penyaluran dana puluhan hingga ratusan triliun yang dimiliki BPDPKS.
Belum selesai sampai disitu, kasus berikut ini adalah kasus yang paling memalukan karena ketidakmampuannya menahan libido terhadap istri sah orang lain. Ini adalah kasus asusila Airlangga terhadap seorang wanita bersuami berinisial R, seorang model yang tak sengaja bertemu dengan Airlangga ketika menjabat sebagai anggota DPR RI.
Cinta itu buta dan membutakan. Sempat menjadi bucin, R marah besar karena dirinya diintimidasi dan diteror oleh istri Airlangga. Padahal perselingkuhan itu awalnya dianggap sudah selesai dengan damai.
Kasus-kasus diatas secara nyata mencederai dan menyandera Partai Golkar. Kasus-kasus tersebut pada saatnya akan dimanfaatkan lawan politik Airlangga dan Partai Golkar untuk mendegradasi elektabilitas Partai Golkar beserta Caleg-calegnya.
