JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri pelantikan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Puan berharap, kepemimpinan Jenderal Agus dapat semakin memastikan netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
Pelantikan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono dilakukan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023). Adapun pelantikan itu dilakukan setelah DPR RI melalui Rapat Paripurna yang dipimpin Puan mengesahkan persetujuan Jenderal Agus sebagai Panglima TNI.
Saat pelantikan Jenderal Agus, Puan datang bersama dua Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dan Rachmat Gobel. Dengan pelantikan Jenderal Agus sebagai Panglima TNI ini, Puan kembali menyoroti soal netralitas prajurit dalam Pemilu 2024.
"Pergantian Panglima TNI kali ini dilakukan jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Saya berharap kepemimpinan Jenderal Agus dapat semakin memastikan netralitas TNI, baik pada Pileg maupun Pilpres,” kata Puan.
“Kami percaya Jenderal Agus dapat membawa prajurit TNI teguh pada tugas dan tanggung jawabnya untuk membantu pengamanan Pemilu tanpa terlibat dalam politik praktis,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Menurut Puan, demi terciptanya Pemilu yang damai, jujur dan adil diperlukan sikap netralitas dari seluruh aparat negara, termasuk TNI. Ia berharap Jenderal Agus dapat menjadi sosok yang tepat untuk tegas menjaga disiplin prajurit.
"Dengan begitu, cita-cita bersama akan adanya Pemilu yang gembira, damai, dan adil bisa tercapai. Agar bagaimana TNI dapat membantu terciptanya kondusivitas pelaksanaan Pemilu, sehingga tidak muncul ketegangan yang dapat memecah belah persatuan bangsa," tegas Puan.
Mantan Menko PMK itu pun menyoroti posko pengaduan netralitas TNI yang digagas oleh Panglima TNI sebelumnya. Puan berharap Jenderal Agus bisa melanjutkan estafet komitmen pimpinan TNI untuk menjaga pesta demokrasi berjalan dengan kondusif.
"Jenderal Agus harus bisa melanjutkan komitmen Laksamana Yudo, agar tidak ada anggota TNI yang terlibat dalam eskalasi politik. Dengan adanya posko aduan, kami harap dapat mempermudah pimpinan TNI untuk memonitor anggotanya," jelasnya.
Usai Rapat Paripurna Pengesahan Panglima TNI yang baru di DPR kemarin, Selasa (21/11), Jenderal Agus telah menegaskan komitmennya untuk mengawal prajurit agar netral dalam Pemilu. Bahkan ia mewanti-wanti adanya sanksi disiplin hingga pidana apabila ada anggota TNI yang terlibat dalam politik praktis.
“Rakyat Indonesia berpegang pada komitmen Jenderal Agus tersebut. Optimalkan posko atau pusat pengaduan netralitas TNI sehingga seluruh prajurit bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya agar pesta demokrasi ini berjalan dengan aman, baik, jujur, adil, dan damai,” ungkap Puan.
Puan juga menyinggung soal Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI yang dibentuk Komisi I DPR untuk memastikan prajurit bekerja dengan profesional pada Pemilu 2024.
“Panja Netralitas TNI sudah dibuat dan akan dilaksanakan. Dengan adanya pergantian Panglima TNI yang baru, DPR berharap Jenderal Agus dapat memimpin TNI untuk bekerja sama dengan baik pada Panja di DPR itu,” tuturnya.
“Jadi TNI kami harapkan bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya sebagai Tentara Nasional Indonesia. Mari kita jaga agar tidak terjadi friksi-friksi ataupun hal-hal yang memecah belah persatuan selama kita menjalankan pesta demokrasi,” imbuh Puan.
Lebih lanjut, Jenderal Agus diharapkan dapat membawa TNI untuk bisa menjadi lebih baik lagi, khususnya agar semua prajurit menjadi penjaga pertahanan negara yang andal dan profesional.
"Profesionalisme hanya akan bisa dicapai bila setiap prajurit terdidik dan terlatih dengan baik untuk melaksanakan setiap tugas yang menjadi tanggung jawabnya, di mana tantangan di masa depan akan semakin kompleks," jelas cucu Bung Karno itu.
“Sehingga kami harapkan, Jenderal Agus bisa menjaga tekad dan komitmen diri dari masing-masing prajurit untuk memberikan pengabdian terbaiknya bagi bangsa dan negara. Persatuan dan kesatuan yang kokoh dan kuat antara TNI dengan rakyat menjadi modal kekuatan bangsa," tambah Puan.
DPR pun disebut akan terus mendukung kemajuan TNI, termasuk dalam pemenuhan Minimum Essential Force (MEF) yang merupakan standar kekuatan pokok dan minimum TNI. Hal tersebut mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama terlaksananya efektivitas tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual.
Sebagaimana diketahui, sejak Tahun 2010 Pemerintah telah menerapkan kebijakan MEF untuk mencapai Kekuatan Pokok Minimum dalam tiga tahapan atau renstra (rencana strategis). Saat ini MEF telah memasuki tahap III periode 2019-2024 yang ditargetkan mencapai 70 persen pada akhir 2024.
Untuk memenuhi target tersebut, Puan meminta Jenderal Agus untuk mengagendakan kebijakan pembangunan pertahanan negara yang mengarah pada modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Hal ini mengingat kondisi alutsista TNI saat ini memiliki rata-rata usia pakai 25-40 tahun yang akan berpengaruh signifikan terhadap gelar kekuatan TNI dalam menangkal berbagai ancaman hingga permasalahan perbatasan di pulau-pulau terluar hingga ancaman pertahanan siber.
"DPR RI tentunya memahami kondisi tersebut sehingga berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan penganggaran yang memadai bagi TNI agar MEF TNI benar-benar ideal untuk melindungi wilayah NKRI yang sangat luas ini," papar Puan.
Puan juga menyoroti kesejahteraan prajutit yang akan berpengaruh besar terhadap tingkat kinerja dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia lantas menyinggung soal persetujaan DPR terkait penambahan anggaran sebesar Rp1,67 Triliun bagi TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dalam APBN 2024.
Penambahan anggaran dengan nilai Rp1.671.963.798.000 tersebut untuk mengakomodir rencana kenaikan 8 persen gaji prajurit TNI dan ASN Kemenhan. Menurut Puan dukungan dari DPR itu demi memastikan kinerja TNI semakin lebih maksimal, apalagi banyak prajurit yang ditempatkan di daerah-daerah rawan.
"Aspek kesejahteraan prajurit sangat erat kaitannya pada profesionalitas TNI dalam bertugas dan menunjukan eksistensinya sebagai garda utama dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara," urainya.
Puan pun meminta Jenderal Agus untuk membawa peningkatan kesejahteraan prajurit ini untuk meningkatkan profesionalisme dan prestasi TNI.
"Meskipun kepemimpinan Panglima berganti, TNI harus konsisten memperbaiki kesejahteraan prajurit sebagai penjaga pertahanan rakyat dan negara,” tutup Puan.
