JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-- Anggota Banggar DPR RI Mukhtarudin mengatakan, transisi menuju pemerintahan baru pada akhir Oktober 2024 dibayangi oleh gejala resesi ekonomi.
Mukhtarudin menilai di tengah hiruk pikuk kegiatan itu, Indonesia tidak boleh lengah untuk melihat keluar (outward looking) guna mendapatkan pemahaman lebih komprehensif.
"Jika kita melihat keluar dalam skala global sangat penting untuk memperoleh gambaran dan pemahaman lebih komprehensif tentang tantangan- tantangan riil yang muncul dari gejala resesi ekonomi sekarang ini," tandas Mukhtarudin, Sabtu 2 Maret 2024.
Politikus Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini mengatakan, kecenderungan perekonomian global yang sedang tidak baik-baik saja saat ini hendaknya diwaspadai dengan penuh kebijaksanaan oleh pemerintah baru yang akan dilantik pada Oktober mendatang.
Artinya, Mukhtarudin mengatakan pemerintah baru yang akan datang perlu pemahaman yang baik dalam menyikapi isu-isu geopolitik saat ini.
Anggota Komisi VII DPR RI ini bilang peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai peredam guncangan atau shock absorber harus diperkuat untuk menahan efek guncangan ekonomi global.
"Kemampuan eksekusi yang baik dalam pengelolaan APBN, meskipun ekspansif tapi tetap harus hati-hati," tutur Mukhtarudin.
Selain itu, Mukharudin mendorong agar sejumlah insentif fiskal perlu juga digelontorkan, hal tersebut guna untuk memacu konsumsi dalam negeri yang masih menjadi penopang pertumbuhan ekonomi domestik saat ini.
Mengingat, lanjut Mukhtarudin, UMKM memiliki peran besar dalam menghadapi situasi ketidakpastian resesi global saat ini.
"Tentu kita harus memperkuat dan melakukan insentif kepada sektor UMKM yang bisa menjadi penyelamat jika kehadirannya dapat dimaksimalkan," pungkas Mukhtarudin.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi kembali mengingatkan jika kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Menurut dia, banyak negara kini masuk jurang resesi, dua di antaranya adalah Inggris dan Jepang.
Selain itu, Jokowi membeberkan sudah ada 96 negara yang menjadi pasien IMF. Sehingga, diperlukan kehati-hatian dalam mengelola apa pun, terutama ekonomi dan APBN.
"Kita harapkan ke depan pemerintah yang baru juga melakukan hal yang sama, hati-hati dalam mengelola negara sebesar Indonesia ini," kata Jokowi saat Muktamar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Palembang, Jumat 1 Maret 2024, kemarin.
Jokowi mengatakan Indonesia merupakan negara yang besar dengan penduduk hampir 280 juta jiwa. Sehingga, kata dia, setiap tindakan apa pun harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
"Kita harus hati-hati dalam mengelola apa pun, mengelola ekonomi kita, mengelola APBN kita. Dan kita harapkan ke depan pemerintah yang baru juga melakukan hal yang sama, hati-hati dalam mengelola negara sebesar indonesia," pungkas Jokowi.
