JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Mayjen TNI (p) TB Hasanuddin mempertanyakan peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai pengawal utama gerbang siber di lingkungan pemerintah sesuai amanat Perpres 28 Tahun 2021. Hal ini disampaikan TB mengomentari serangan peretasan Pusat Data Nasional (PDN).

"Kita jadi mempertanyakan, apa saja upaya yang sudah dilakukan BSSN selama ini untuk mengamankan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi pemerintah? Mengapa serangan ini bisa terjadi pada obyek yang sangat vital tersebut? BSSN sebagai pengawal keamanan PDN dan Kemenkominfo sebagai pengelola PDN harus bertanggung jawab atas kelalaian ini," kata TB kepada wartawan, Selasa (25/6/2024).

Menurut ia, ini potensi kebocoran data warga negara seluruh Indonesia, tidak bisa dianggap enteng. "Serangan ransomware tersebut adalah bentuk kejahatan siber dan harus ditegaskan bahwa ini persoalan yang sangat serius karena serangan terhadap obyek vital nasional yang sangat strategis seperti Pusat Data Nasional," katanya.

Untuk itu, kata TB, dirinya sangat menyayangkan hal tersebut dapat terjadi dan meminta pemerintah betul-betul sigap dan cepat memitigasi risiko lanjutan dari serangan tersebut. "Sepertinya kita perlu mendorong reformasi di tubuh BSSN. Kalau menilik sejarahnya, BSSN adalah transformasi dari Lemsaneg yang dulu personelnya didominasi oleh tentara dan polisi karena fokusnya pada persandian (intelijen)," ucapnya.

"Namun sekarang, tuntutan untuk BSSN lebih besar pada keamanan siber dan oleh karena itu, BSSN harus diisi oleh para pakar IT, professional IT, dan talenta-talenta muda Indonesia yang cerdas di sektor keamanan siber. Kalau jajaran SDM di BSSN masih menjalankan pola seperti Lemsaneg maka anggaran sebesar apapun yang digelontorkan akan menjadi percuma karena masih menggunakan paradigma lama yang sudah out of date," katanya menambahkan.

Pusat Data Nasional (PDN) sempat tumbang berhari-hari, karena diserang hacker (peretas). Pemerintah menyebut, pelaku peretasan PDN sempat meminta uang sebesar USD8 juta atau sekitar Rp131 miliar kepada pemerintah.

Hacker tersebut mengaku uang itu sebagai tebusan terhadap 210 data yang akan dikembalikan. "Memang di web itu kami ada jalan ke sana, biar kami ikuti mereka minta tebusan ada USD 8 juta," kata Direktur Network dan IT Solution Telkom Sigma, Herlan Wijanarko, Senin, (24/6/2024).