JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal mengingatkan agar PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk untuk tidak melakukan akuisisi terhadap Bank Muamalat Indonesia (BMI).
Berdasarkan catatannya, Hekal mengungkapkan bank yang akan diakuisisi oleh BTN tersebut menyisakan sejumlah persoalan yang cukup fundamental.
"Itu BTN mau di minta akusisi Bank Muamalat. Di mana kita duga itu bank bermasalah," terang Ketua DPP Partai Gerindra itu usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT BTN. Tbk dan PT Bank Nasional Indonesia (BNI) Tbk di ruang rapat Komisi VI DPR RI Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (08/07/2024).
Tak hanya itu, Hekal juga mempertanyakan status Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang juga ikut jadi pemegang saham mayoritas di BMI. Padahal, ungkap dia, di satu sisi BPKH juga mengelola keuangan haji.
"Malah saya heran kok BPKH bisa sudah ambil mayoritas sampai menjadi pemegang saham pengendali tunggal bank Muamalat. Mereka kan mengelola dana haji," tandas Hekal.
Hekal mengaku khawatir jika dana haji disimpan di bank yang kredibilitas pengelolaan keuangannya diragukan bisa berdampak kepada para calon jemaah haji ke depannya. Bahkan bisa berdampak kepada pemerintahan yang akan datang.
"Ditaruh di situ bisa raib, bayangkan dana haji kalau tidak salah mencapai 200 triliun, itu besar sekali. Jangan sampai di era Presiden Prabowo ada gagal berangkat jamaah haji," tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif, Hekal juga berjanji bahwa persoalan tersebut akan segera dikomunikasikan dengan fraksi lainnya di DPR supaya rencana akuisi BTN terhadap BMI sama-sama diawasi. Sebab, lanjut dia, aksi tersebut penuh aroma kejanggalan.
"Ya informasi ini akan kami sampaikan dengan pimpinan fraksi lainnya untuk kita tentukan langkah terbaik," ungkapnya.
Secara umum, kata dia lagi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyikapi persoalan ini.
"Pertama, BTN kita bebaskan dulu dari agenda penyelamatan BMI. BTN harus fokus memperbaiki dirinya dulu dan unit syariahnya memisahkan diri dalam wadah yang sehat dan bisa berkembang. Kedua, sebelum melakukan akuisisi perlu didalami kondisi BMI dan nasib investasi dan dana penempatan BPKH pada BMI. Ketiga, pastikan dana calon jamaah haji aman. Ke-empat, kalau mau menyelamatkan BMI agar dibahas mekanismenya dengan transparan setelah terukur potensial exposurenya," tandas Hekal.
Saat ditanya apakah ada mekanisme due diligence (uji tuntas) yang dilakukan BTN dibalik rencananya melakukan akuisisi BMI, Hekal mengaku pihaknya hingga saat ini belum mendapatkan penjelasan soal itu.
Padahal, kata dia, due diligence diperlukan sebagai bukti bahwa tranparansi mesti dikedepankan mengingat akuisisi yang akan dilakukan tersebut menyangkut pengelolaan dana umat yang begitu besar.
"(Sepertinya) mereka terikat Non Disclosure Agreement. Pastinya kita menduga bahwa hasil due diligencenya tidak akan di share ke publik, padahal itu penting dibuka ke publik kalau memang ada mekanisme uji tuntasnya karena sekali lagi ini soal tranparansi atau pertanggungjawaban pengelolaan dana umat. Kalaupun kami minta mungkin tidak bisa dipublikasikan oleh mereka. Tapi kita juga antispasi jika mereka tak transparan, maka kita pun bisa kirim BPK RI untuk audit," tegasnya.
Hekal mengaku masih tak habis pikir dibalik alasan BTN mau mengakusisi BMI. Sebab, kata dia, fundamental unit syariah yang dimiliki BTN belum begitu kokoh.
"Kalau BTN beli, unit syariahnya kayak mau disuruh terbang tapi kaki diikat beton. Sekarang yang perlu dipertanyakan, buat apa dulu BPKH beli bank itu," tandasnya.
