JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota DPR RI Luluk Nur Hamidah berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa sumber daya laut di Indonesia dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk kepentingan generasi saat ini dan yang akan datang. Hal ini disampaikan Luluk saat menjadi pembicara Side Event of The 5th Global Dialogue from the Global Ocean Accounts Partnership: Asia and the Pacific Regional Knowledge Exchange on Ocean Accounts, 5 Juli 2024.

"Saya merasa terhormat untuk berbicara di hadapan Anda hari ini tentang masalah yang sangat penting bagi negara kita dan komunitas global, peran parlemen dalam pembangunan laut yang berkelanjutan," kata Luluk dalam siaran persnya, Senin (8/7/2024).

Sebagai anggota Kaukus Kelautan DPR, Luluk juga menyampaikan, Indonesia, negara kepulauan, produsen ikan terbesar kedua di dunia, dan rumah bagi keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, berperan penting dalam mendorong keberlanjutan ekonomi laut dan ketahanan pangan global.

"Meskipun demikian, sumber daya kita terancam oleh penangkapan ikan berlebihan yang terkait dengan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, pengumpulan data yang tidak memadai, serta kurangnya langkah-langkah pengelolaan dan penegakan," ucapnya.

Untuk itu, Luluk menekankan akan fokus pada area kritis, seperti pemberdayaan perempuan dalam konservasi laut, pembiayaan berkelanjutan untuk kawasan konservasi laut, pentingnya pengumpulan data yang kuat untuk pengelolaan perikanan, dan insentif transfer fiskal berbasis ekologi (Ecological Fiscal Transfer).

"Merefleksikan perjalanan legislatif kita, kita telah membuat langkah signifikan dalam mendukung ekonomi laut yang berkelanjutan, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan dengan memanfaatkan Neraca Sumber Daya Laut," katanya.

Pemberdayaan perempuan dalam peran ini, kata ia, sangat penting untuk keberhasilan ekonomi laut yang berkelanjutan. Parlemen, kata politikus PKB ini dapat memainkan peran signifikan dalam mempromosikan kesetaraan gender di sektor-sektor yang terkait dengan laut dengan memastikan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan konservasi laut.

"Menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang disesuaikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perempuan dalam perikanan berkelanjutan dan konservasi laut. Mendukung inisiatif yang menciptakan peluang ekonomi bagi perempuan dalam ekonomi biru, seperti perikanan skala kecil, akuakultur, dan ekowisata," ucapnya.

"Memajukan kebijakan yang inklusif dan setara gender untuk laut, memastikan suara perempuan didengar dan dihargai dalam semua aspek tata kelola laut," tambahnya.

Selain itu, kata Luluk, dengan mengenali dan memperkuat peran perempuan dalam neraca sumber daya laut, dapat mendorong upaya konservasi yang lebih inklusif dan efektif.

"Memberdayakan perempuan tidak hanya menguntungkan komunitas mereka, tetapi juga meningkatkan keberlanjutan sumber daya laut kita secara keseluruhan," katanya.

Namun, kata ia, Kawasan Konservasi Perairan (KKP) memerlukan sumber daya keuangan yang signifikan. Pembiayaan berkelanjutan harus memperhitungkan investasi awal dalam infrastruktur, peralatan, dan personel yang diperlukan untuk mendirikan KKP.

"Biaya berkelanjutan untuk pengelolaan dan pemantauan KKP yang efektif, termasuk penegakan peraturan dan program keterlibatan komunitas. Menyesuaikan komunitas lokal dan industri untuk kegiatan ekonomi yang mereka tinggalkan demi melindungi lingkungan laut," katanya
.
Parlemen, kata Luluk harus memastikan bahwa mekanisme pembiayaan berkelanjutan tersedia untuk menutupi biaya-biaya ini. Hal ini dapat dicapai melalui model pendanaan inovatif seperti kemitraan publik-swasta, dana perwalian konservasi, dan hibah internasional.

"Dengan mengamankan pembiayaan jangka panjang, yang mencerminkan nilai sebenarnya dari kawasan konservasi dengan Neraca Sumber Daya Laut, kita dapat menjamin efektivitas dan keberlanjutan kawasan konservasi perairan kita," tegasnya.

Pentingnya Neraca Sumber Daya Laut muncul dari kemampuannya untuk mengorganisir informasi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara konsisten dengan sistem akuntansi ekonomi yang sudah diterapkan oleh banyak negara. Hal ini memungkinkan pengukuran, pengambilan keputusan, investasi, inovasi, dan tindakan lainnya yang mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis laut secara koheren dan terstandarisasi.

Dasar dari pengelolaan perikanan yang efektif adalah sistem data dan pemantauan perikanan yang kuat. Data rinci, termasuk panjang dan jenis ikan, serta sistem pemantauan perikanan sangat penting untuk memahami status sumber daya ikan kita dan tingkat eksploitasi sumber daya ikan.

"Kita harus mengadvokasi kebijakan provinsi dan nasional yang mewajibkan pengumpulan data yang komprehensif dengan langkah-langkah pemantauan perikanan yang ditingkatkan dan penegakan hukum, serta mendorong sinergi antara manajer perikanan dan lembaga penelitian," katanya.

Luluk juga mengatakan, dasar dari pembangunan laut yang berkelanjutan adalah kerangka legislatif dan implementasi yang kuat. "Parlemen harus mengesahkan dan menegakkan undang-undang yang melindungi ekosistem laut dan memastikan penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan," tegasnya.

"Ini termasuk regulasi tentang praktik penangkapan ikan, pemberdayaan komunitas lokal dan provinsi, penciptaan perencanaan tata ruang untuk kawasan konservasi laut, dan pengendalian pencemaran," tambahnya.

Upaya legislatif, kata ia, harus didasarkan pada Neraca Sumber Daya Laut dan disesuaikan dengan kebutuhan unik komunitas pesisir kita. "Parlemen juga memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan sumber daya ke area-area kritis seperti penelitian laut, penegakan peraturan lingkungan, dan pemulihan ekosistem yang rusak," katanya.
Selain itu, ucap Luluk, menjadi tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa dana-dana ini digunakan secara efektif dan transparan. "Dengan menjalankan pengawasan yang cermat, kita dapat menjamin bahwa investasi dalam keberlanjutan laut menghasilkan hasil yang nyata dan berkelanjutan," cetusnya.

Untuk mendukung pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, kata Luluk, harus segera mereformasi kebijakan dan kerangka hukum, untuk menyediakan lingkungan yang mendukung dan memperkuat sistem penegakan hukum. "Revisi undang-undang perikanan kita sangat penting untuk mengakomodasi perkembangan dan kemajuan dalam pengelolaan perikanan Indonesia," katanya.