JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Menanggapi beredarnya issu Deklarasi DEPINAS SOKSI pimpinan Ir. Ahmadi Noor Supit mendukung Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar 2024-2029 pada Selasa 17 Juli 2024 mendatang.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI Drs. Ansari Wiriasaputra menyatakan, agar saudara Ahmadi Noor Supit jangan menjebak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Deklarasi DEPINAS SOKSI sebab banyak mudharat politiknya tanpa manfaat apapun bagi Partai Golkar dan Pak Ketua Umum sendiri.
Waketum SOKSI itu menegaskan deklarasi dukungan ormas bernama “DEPINAS SOKSI” itu tidak bermakna apapun alias “bodong” terhadap keterpilihan Ketua Umum Partai Golkar dalam Munas Partai Golkar karena AD/ART Partai Golkar mengatur jelas bahwa “DEPINAS SOKSI” tidak termasuk ormas pendiri Partai Golkar sehingga tidak memiliki hak suara dalam mekanisme pengambilan keputusan Munas Partai Golkar.
Karenanya deklarasi DEPINAS SOKSI tersebut patut diduga sebagai jebakan kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Dalam Pasal 37 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Golkar jelas mengatur dan mengamanatkanOrmas Pendiri Partai Golkar adalah SENTRAL ORGANISASI KARYAWAN SWADIRI INDONESIA (SOKSI) selain KOSGORO 1957 dan ORMAS MKGR.
Lalu siapa ormas pendiri Partai Golkar bernama SENTRAL ORGANISASI KARYAWAN SWADIRI INDONESIA (SOKSI) menjadi peserta dan memiliki hak suara dalam Munas Partai Golkar dan yang diakui oleh Pemerintah penyelenggara negara berdasarkan UU Ormas?
Dari sisi UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas dalam Daftar Ormas di Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham RI, Pemerintah telah menetapkan ormas Bernama “SENTRAL ORGANISASI KARYAWAN SWADIRI INDONESIA disingkat SOKSI” dalam Kepmenkumham RI Nomor: AHU-0000578.AH. 01.08 Tahun 2023 dengan Ketua Umum Saudara Ir.Ali Wongso Sinaga.jo. Kepmenkumham RI Nomor: AHU- 0000901.AH. 01.08 Tahun 2018 jo. Kepmenkumham RI Nomor : AHU-0033252. AH.01.07 Tahun 2016.
Adapun ormas yang namanya mirip SOKSI yaitu bernama “DEPINAS SOKSI” dengan Ketua Umum Saudara Ir.Ahmadi Noor Supit ditetapkan dalam Kepmenkumham RI Nomor : AHU-0011285. AH.01.07. Tahun 2020.
Jadi konsisten dengan Pasal 37 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Golkar bahwa “SENTRAL ORGANISASI KARYAWAN SWADIRI INDONESIA disingkat SOKSI” adalah ormas pendiri Partai Golkar, sedangkan ormas Bernama “DEPINAS SOKSI” adalah ormas yang dimiripkan saja sedikit namanya namun ormasnya tersendiri yang samasekali berbeda dan jelas bukan ormas pendiri Partai Golkar berdasarkan AD/ART Partai Golkar.
Pertanyaan sekarang adalah, untuk apa Deklarasi DEPINAS SOKSI itu ? Bukankah deklarasi itu dapat diduga akan menjebak Ketua Umum Partai Golkar Airlangga seolah-olah mengakui DEPINAS SOKSI sebagai ormas Pendiri Partai Golkar padahal melanggar Pasal 37 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Golkar sekaligus akan mengelabui seolah-olah deklarasi itu ada artinya dan nilainya mendukung keterpilihan Airlangga Hartarto Ketua Umum Partai Golkar 2024-2029 di dalam Munas Partai Golkar Desember 2024 padahal “bodong” karena DEPINAS SOKSI tidak memiliki hak suara dalam Munas Partai Golkar yang pasti berjalan konsisten dengan AD/ART Partai Golkar?
Selain itu, politisi senior Partai Golkar tokoh Baladhika Karya itu menambahkan bahwa dalam Munas Partai Golkar Tahun 2019 lampau kelompok DEPINAS SOKSI itu mendukung saudara Bamsoet (Bambang Soesatyo) meskipun pada akhirnya mengundurkan diri ketika itu dan sekarang ini saudara Bamsoet konon menjabat Ketua Dewan Pembina DEPINAS SOKSI itu.
Kemudian pada 6 Juli 2024 lalu, saudara Bamsoet melalui suratnya yang dimuat banyak media massa telah menyatakan “siap maju jadi Ketua Umum Partai Golkar pada Munas Desember 2024.”
Pertanyaannya, terlepas dari sisi AD/ART Partai Golkar dimana ormas “DEPINAS SOKSI” tidak memiliki hak suara didalam Munas Partai Golkar, bukankah fakta pernyataan saudara Bamsoet pada 6 Juli 2024 itu menunjukkan ambivalensi atau kontradiksi sikap DEPINAS SOKSI dengan Ketua Dewan Pembinanya sehingga menampakkan inkonsistensi dukungannya kepada Airlangga ataupun Bamsoet ataukah mungkin diduga sengaja mereka bangun desain seolah-olah demikian tetapi merupakan suatu drama trick politik tertentu untuk membangun posisi bargaining politik mereka? Jikalau demikian, makin menguatkan dugaan deklarasi DEPINAS SOKSI itu adalah bagian dari manuver jebakan terhadap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga.
Menjawab pertanyaan apakah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga menurutnya perlu menghadiri acara deklarasi DEPINAS SOKSI Supit tersebut, tokoh SOKSI gemblengan Pak Suhardiman Pendiri SOKSI dan Golkar itu dengan tegas menjawab meyakini kematangan berpolitik Pak Airlangga yang logika politiknya sudah jelas akan pasti menghindari jebakan-jebakan manuver politik sempit dengan deklarasi “bodong” tak jelas begitu.
Selaras dengan penjelasan Waketum SOKSI Ansari itu, Ketua Dewan Pimpinan Nasional SOKSI Ir.Irfan Syahrial menambahkan dugaannya bahwa rencana deklarasi oleh DEPINAS SOKSI itu lebih merupakan trick politik pragmatis mereka yang diduga sebagai upaya coba-coba bargaining Misbakun Sekjen Depinas DEPINAS SOKSI untuk mendapatkan dukungan Partai Golkar menuju Anggota BPK (Badan pemeriksa Keuangan) yang sekarang ini proses seleksi sedang berjalan, disamping mungkin juga diduga sebagai upaya bargaining Ketua Dewan Pembina DEPINAS SOKSI saudara Bamsoet yang ingin kembali Ketua MPR pada periode 2024-2029 selain bukan tak mungkin juga diduga sebagai upaya pendekatan Saudara Ahmadi Noor Supit Ketua Umum Depinas DEPINAS SOKSI mencari dukungan politik menghadapi masalah hukum yang melibatkannya sesuai dalam pemberitaan terkait masalah BPK baru-baru ini.
Sebagai kader Partai Golkar, alumni FOKUSMAKER konsentrasi mahasiswa SOKSI alumni FT USU Medan itu menaruh kepercayaan dan harapan kepada Ketua Umum Pak Airlangga Hartarto sudah mengantisipasinya dengan tidak akan menghadiri dan menari di gendang trick politik sempit yang tidak searah dengan kebijakan memajukan Partai Golkar kedepan dan beliau tahu persis bahwa banyak hal besar yang perlu dilakukannya didalam Partai Golkar untuk kehidupan bangsa ini sebagaimana harapan jutaan kader dan puluhan jutaan rakyat Indonesia pendukung Partai Golkar.
