JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Partai Demokrat memberikan empat surat rekomendasi bagi pasangan Calon Gubernur–Calon Wakil Gubernur untuk maju dalam Pilkada serentak. Kali ini rekomendasi diberikan untuk pasang Cagub-Cawagub provinsi Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Papua Pegunungan.
Surat Rekomendasi itu diserahkan langsung Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono kepada para pasangan calon, Jumat (19/7/2024). Acara yang berlangsung di Kantor DPP Partai Demokrat itu turut dihadiri oleh sejumlah petinggi partai berlambang bintang mercy ini.
“Pada malam ini saya akan mengumumkan sekaligus memberikan surat rekomendasi kepada empat pasangan cagub-cawagub. Keempat pasangan ini adalah tokoh terbaik di daerahnya masing-masing untuk ikut berkontestasi dalam Pilkada nanti,”kata AHY saat mengawali acara.
Menurut AHY, para calon yang didukung Demokrat memiliki rekam jejak dan sepak terjang yang baik di daerahnya. Mereka juga punya kans menang yang cukup tinggi, sehingga Demokrat merasa harus mendukungnya.
Di Pilgub Provinsi Papua Pegunungan Partai Demokrat mendukung pasangan John Tabo-Ones Pahabol. "Pak John ini mantan Bupati di Tolikara dan Membramo Raya, sedangkan Pak Ones mantan bupati 10 tahun di Yahukimo," ungkap AHY.
Sedangkan di Pilgub Kalimantan Selatan pasangan yang didukung adalah Muhidin-Hasnur Yadi Sulaiman.”Pak Muhidin adalah Wakil Gubernur Kalsel, dan pak Hasnur anggota DPR RI yang punya jejaring luas untuk membangun Kalsel,” ujarnya.
Untuk Pilgub Sulsel, petahana Andi Sudirman Sulaiman di dukung Demokrat untuk maju kembali. Andi akan berpasangan dengan Fatimah Rusdi, yang menjabat sebagai wakil walikota Makassar sekaligus anggota terpilih DPR RI.
Dan terakhir, untuk provinsi Banten Demokrat mengusung pasangan Andra Soni-Ahmad Dimyati Natakusumah. Andra merupakan Ketua DPRD Banten sedangkan Dimyati adalah mantan Buoati Pandeglang dan juga anggota DPR RI.
Pasangan yang didukung Demokrat di Pilgub Banten ini berbeda dengan yang didukung Partai Golkar yang mengusung Airin. Menurut AHY, perbedaan dukungan partai politik di KIM merupakan realitas politik yang harus diterima dalam pilkada.
“Setiap partai politik memiliki perhitungan, faktor yang dipertimbangkan. Selain itu konstelasi politik di daerah tidak selalu sama seperti koalisi dalam Pilpres 2024 lalu,” ujar AHY.
Namun AHY menekankan bahwa Koalisi Indonesia Maju tetap solid. Dan patra pemimpin Parpol di tingkat nasional maupun daerah memahami kondisi tersebut.