JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan meninggalkan beban utang yang sangat besar bagi pemerintahan baru. Menjelang transisi kekuasaan, angka utang Indonesia kian mengkhawatirkan, diperkirakan mencapai Rp 9.000 triliun pada akhir masa jabatan Jokowi, dibandingkan warisan utang pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang hanya Rp 2.500 triliun pada 2014.

Lebih jauh, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mengonfirmasi bahwa kewajiban pemerintah terus melonjak setiap tahunnya. Berdasarkan laporan resmi per 31 Desember 2023, kewajiban total pemerintah mencapai Rp 9.536,68 triliun, meningkat dari Rp 8.920,56 triliun pada 31 Desember 2022. Sementara utang pemerintah secara keseluruhan, termasuk kewajiban program pensiun dan BUMN, diproyeksikan mencapai angka *Rp 22.000 triliun* pada 2024.

Menurut catatan, selama periode 1999-2014, rasio utang pemerintah terhadap pendapatan negara menurun secara konsisten. Namun, di era pemerintahan Jokowi (2014-2024), tren ini berubah, dengan rasio utang meningkat tajam dari 168,27% pada 2014 menjadi 315,81% pada 2024, menunjukkan besarnya penarikan utang baru yang jauh melampaui pelunasan pokok utang.

Misalnya, pada tahun 2020, penarikan utang baru sebesar Rp 1.686,22 triliun sementara pembayaran utang pokok hanya Rp 456,59 triliun. Tren serupa terlihat pada tahun-tahun berikutnya hingga proyeksi 2025.

Diskusi menghadirkan para ahli keuangan dan politik yang telah dikenal dengan reputasi mereka yang sangat kompeten.

Memasuki diskusi, Bob Randilawe, aktivis gerakan era tahun 80an, mantan Ketua ProDem, membuka acara dengan pengantar yang harmoni namun heroik memantik moderator yang dibawakan oleh aktivis pergerakan senior, Indro Tjahyono yang semakin membawa suasana kecerdasan berfikir yang membangkitkan logika yang menyadarkan bahwa kita semua dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja.

Indro Tjahyono dengan pengalaman gerakannya, dengan mudah memandu jalannya diskusi dengan tertib dan dicerna dengan baik oleh seluruh peserta diskusi. Hal ini terlihat antusias peserta, khususnya mahasiswa yang memberikan pertanyaan bahkan masukan kepada narasumber. Alhasil diskusi pun menjadi cair, harmonis dan dialogis yang saling mengisi.

Narasumber yang juga dikenal sebagai aktivis gerakan era 90an, yang kini didapuk untuk menjelaskan keilmuannya, *Dr. Awalil Rizki* untuk memaparkan fakta terbaru mengenai jumlah dan jenis utang yang ditinggalkan pemerintahan Jokowi, berdasarkan fakta dan data resmi pemerintah. Dalam paparannya ia sampaikan bahwa utang diera pemerintahan Jokowi tidak produktif, sebab utang yang besar tidak berdampak signifikan untuk kesejahteraan rakyat.

Ironisnya utang tersebut cenderung untuk menutupi bunga utang yang harus dibayarkan saat jatuh tempo. Utang dilakukan ibarat gali lobang, tutup lobang (red). Awali menyebut ini cara berhutang ugal-ugalan yang tidak produktif dan bermanfaat bagi rakyat.

Dada lengkap terkait utang pemerintah Jokowi, disampaikan Awali lewat layar lebar sehingga nampak jelas grafik yang menunjukkan utang besar yang terus meningkat tiap tahun, namun pertumbuhan ekonomi dan produksi dalam negeri stagnan, spontan penjelasan data tersebut disambut riuh oleh seluruh peserta diskusi mayoritas dari perwakilan simpul kampus (BEM) perwakilan dari Jawabarat (Tasik, Bogor, Cianjur, Bandung, Garut, dll), Jawa Tengah (Solo, Semarang, Jogja, Purwokerto, Salatiga, Tegal, dll), Jatim (Malang, Magetan, Bojonegoro, Sidoarjo, dll, serta aktivis gerakan lintas angkatan yang tergabung dalam AstabratA Institute. Terdengar teriakan sejumlah peserta "turunkan...!, lawan...!" merespon utang yang ugal-ugalan.

Prof. Anthony Budiawan, dengan tema "Pengelolaan Keuangan Negara yang Ugal-ugalan di Era Jokowi" yang mengawali diskusi mendapat perhatian serius dari seluruh peserta diskusi, data fakta serta pernyataan Anthony dengan gaya lugas, tegas namun santai turut menghidupkan suasana diskusi. Seluruh peserta yang didominasi perwakilan BEM se-Jawa terlihat tercengangang melihat data utang serta penyelewengan kebijakan yang dilakukan pemerintahan Jokowi yang ditampilkan di White screen, dengan penjelasan detail Prof. Anthony.

Anthony tegaskan gaya ugal-ugalan ini tidak bisa dibiarkan, sebab semakin hari semakin terasa menyulitkan hidup rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional yang kian buruk. Tak jarang terdengar letupan emosi peserta ketika Anthony menyampaikan fakta data ugal-ugalan kebijakan pemerintahan Jokowi, lawan...!!, teriak peserta.

Dr. Ubaidillah Badrun, yang mengupas manuver politik Jokowi sebelum masa jabatan berakhir pada 20 Oktober 2024, serta implikasinya terhadap stabilitas politik dan ekonomi Indonesia pun turut memberikan pencerahan peserta diskusi. Pasalnya dibalik penampilan sederhana, serta gaya komunikasi Jokowi yang sederhana terdapat kebijakan ekonomi dan politik yang tidak sesuai antara ucapan dan kenyataan.

Ubed, panggilan akrab dosen UNJ yang juga merupakan aktivis gerakan 98 yang konsisten berada diatas rel kebenaran mengungkapkan temuannya terkait KKN tak kunjung terealisasi oleh KPK, padahal pihaknya telah melaporkan resmi kepada KPK terkait dugaan kuat KKN pada keluarga Jokowi.

Apalagi kabar fakta yang belakang menjadi buah bibir publik terkait Kaesang menggunakan Jet Pribadi yang diduga merupakan bentuk KKN dianggap oleh elit bukan persoalan dari korupsi, kolusi dan nepotisme, hal ini direspon geram oleh seluruh peserta. "Tangkap...! Teriak peserta bersamaan dalam ruang yang dipenuhi mahasiswa dan aktivis lintas angkatan yang hadir kemarin siang, Jumat 6 September 2024 hingga petang di sebuah Hotel Kawasan Senayan, Jakarta.

Dengan berbagai data konkret yang bersumber dari laporan resmi pemerintah dan temuan lembaga undependen diskusi ini menjadi platform untuk mengungkap fakta-fakta penting terkait utang negara, kewajiban BUMN, serta beban kewajiban pemerintah yang mencakup dana publik seperti BPJS, Taspen, dan Dana Haji, yang total kewajibannya mencapai Rp 4.500 triliun.

Berdasarkan data LKPP dan proyeksi utang pemerintah hingga Desember 2024, utang di era pemerintahan Jokowi telah melampaui angka Rp 20.000 triliun. Fakta bahwa utang ini tidak disertai peningkatan signifikan dalam pendapatan negara, nilai aset tetap pemerintah, maupun investasi di BUMN, menjadi bukti bahwa kebijakan ekonomi Jokowi menciptakan utang yang lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi.

Mengakhiri dskusi yang digelar Astabrata Institute dengan tema "Warisan Utang PemerintahJokowi" seluruh peserta menyanyikan lagu Kebangsaan "Padamu Negeri". Secara keseluruhan tergantung acara
berjalan dengan lancar, dan disambut antusias oleh hampir seratus mahasiswa dan aktivis lintas angkatan yang hadir kemarin.