Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 telah dilkukan pada tanggal 27 November 2024 kemarin. Pilkada serentak 2024 ini merupakan potret atas pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, apakah sudah berjalan demokratis, jujur dan adil.

Hasil quick count Pilgub Jakarta menunjukan pasangan Pramono Anung – Rano Karno unggul perolehan suara kurang lebih mencapai 50 %, sedang pasangan Ridwan Kamil; - Suswono memperoleh suara kurang lebih mencapai 39 %, serta pasangan Dhaarma - Kun memperoleh suara kurang lebih mencapai 10 %.

Kemenangan pasangan Pramono Anung - Rano Karno menunjukan bahwa sulit untuk melakukan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada di kota Jakarta. Diketahui bahwa pasangan Ridwan Kamil - Suswono didukungan oleh Koalisi Indonesia Maju Plus (KIMS) yang merupakan perwujudan delapan puluh persen kekuatan partai politik, ditambah dukungan dari Prabowo Subianto (selaku presiden yang memegang otoritas pemerintahan yang mengkontrol birokrasi pusat dan aparat pemerintahan pusat dan aparat daerah/desa), Joko Widodo (yang masih banyak pengaruh di pemerintahan), oligarki, dan ditengarai oknum aparat Kepolisian.

Mengingat demografi kota Jakarta tidak luas, dan sebagian besar warga kota Jakarta terdidik, sehingga kecurangan dalam proses pemilihan sangat sulit dilakukan. Warga Jakarta sulit diiming-imingi dengan uang (money politics), kalaupun dapat diiming-iming dengan uang, tentunya jujmlahnya sangat besar.

Selain itu warga kota Jakarta tidak terpengaruhi dengan pemberian sembako, tidak takut diintimidasi, dan tidak mudah un tuk dibohongi. Di Kota Jakarta sangat sulit untuk melakukan kecurangan dalam pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan suara di Tempat Pemilihan Suara (TPS). Pengawasan di TPS sangat ketat, karena selain diawasi oleh saksi dari pasangan calon, dan dari petugas Bawaslu , tapi juga warga Jakarta ikut langsung mengawasi.

Bagaimana dengan pelaksanaan Pilkada di daerah lain ? Kitan mendengar kabar dari daerah Sumatra Utara, Jawa Tengah, pulau Kalimantam Sulawesi, dan Papua, kecurangan sangat masif. Baik money politics, keterlibatan aparat pemerintahan dan Kepolisian, serta intimidasi dari aparat desa dan oknum Kepolisian, sangat masif terjadi. Petugas Bawaslu tidak berdaya.

Ditengarai petugas Bawaslu sudah masuk angin. Oleh karena itu diragukan pilkade di luar kota Jakarta berjalan dengan jujur. Benar tidak terjadi keributan yang berarti dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Hal itu disebabkan waarga Indonesia sudah berpikir dewasa. Dan hal itu bukan berarti menunjukan pelaksanaan Pilkade serentak 2024 sudah berjalan jujur.

Andaikata pelaksanaan Pilkader serentak 2024 berlangsung seperti di Kota Jakarta, maka bukan tidak mungkin hasilnya bisa berbeda. Bisa saja calon-calon yang didukung KIMS kalah. Dengan demikian dapat dikatakan pelaksanaan Pilkada di luar kota Jakrta berjalan tidak jujur dan jauh dari azas demokrasi yang sehat.

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan sengketa Pilpres 2024 menyatakan bahwa meskipun pemohon (Pasangan Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar) tidak dapat membuktikan ada kecurangan mengenai keterlibatan aparat pemerintahan dan Kepolisian serta adanya bansos, tetapi hal-hal yang dikeluhkan oleh Pasangan Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar tersebut jangan terjadi lagi dalam Pilkada Serentak 2024. Walau sulit dibuktikan bahwa adanya money politics, keterlibatan aparat pemerintah dan oknum Kepolisian tidak mengindahkan putusan MK tersebut.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berjalan tidak demokratis dan tidak jujur.(*)