JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Kebakaran besar yang melanda pabrik garmen PT Anugerah Abadi Magelang (AAM) di Desa Girirejo, Tempuran, Magelang, menambah duka industri tekstil Indonesia yang tengah terpuruk. Bila tak ada intervensi penanganan dari Pemerintah, industri tekstil Indonesia dikhawatirkan akan tamat riwayatnya.
“Kejadian ini adalah tragedi besar, tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga bagi pekerja yang menjadi bagian dari tulang punggung perekonomian lokal,” kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Selasa (10/12/2024).
Seperti diketahui, api besar membakar pabrik garmen milik PT AAM di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (8/12). Kebakaran ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan tetapi juga mengancam kesejahteraan ribuan pekerja dan masyarakat lokal.
Menurut Cucun, kebakaran ini semakin memperparah industri tekstil Tanah Air yang belakangan tengah lesu, mulai dari badai PHK, perusahaan gulung tikar atau melakukan efisiensi, raksasa tekstil Sritex pailit, hingga sulitnya UMKM bersaing dengan produk asal China yang harganya jauh lebih murah.
“Para pelaku tekstil ini sudah tidak berdaya. Sudah berlarut-larut masalahnya tapi belum ada juga kehadiran Pemerintah,” tutur ucap Legislator dari Dapil Jawa Barat II tersebut.
“Kalau Negara tidak hadir di sini dan punya kepedulian, bisa tamat riwayatnya mungkin industri tekstil ini dari hulu ke hilir,” sambung Cucun.
Dari diskusi dengan para pelaku tekstil, menurut Cucun, mereka menyatakan tidak ada ketegasan Pemerintah tentang batasan impor. Permendag Nomor 8/2024 dianggap menjadi salah satu faktor pasar dalam negeri dibanjiri produk impor dengan harga murah sehingga menggerus para pelaku usaha nasional.
“Bahkan yang mengerikan itu produksi garmen sekarang, yang jualan seperti di Jakarta itu saja sudah orang China-nya langsung. Bayangkan kita mau bersaing kayak gimana, mereka punya harga murah karena insentif mereka banyak di negaranya, jualan di sini mereka tidak bayar pajak,” paparnya.
Aturan yang mempermudah importir diperparah dengan kurangnya insentif Pemerintah bagi pelaku industri lokal. Belum lagi pajak besar yang dibebankan Negara kepada pelaku usaha, termasuk UMKM.
Oleh karenanya, Cucun meminta komitmen Pemerintah dalam menyelamatkan industri tekstil lokal. Apalagi Presiden Prabowo Subianto memiliki semangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi dalam negeri.
“Negara harus hadir untuk melindungi para pelaku tekstil, termasuk UMKM-nya. Ini harus disikapi oleh Pemerintah yang mendapatkan amanat dari rakyat, sekarang ini Pemerintahan Pak Prabowo, harus betul-betul memberi perhatian penuh untuk pelaku industri tekstil,” harap Cucun.
Terkait kebakaran pabrik garmen PT AAM, Cucun juga meminta agar ada perhatian serius dari Pemerintah. Sebab meski tak ada korban jiwa dalam kebakaran pabrik perusahaan besar di Kabupaten Magelang yang fokus pada ekspor pakaian jadi ke Amerika Serikat itu, kerugiaannya diperkirakan sangat besar.
Cucun menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa ini, apalagi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya cukup luas, terutama pada kesejahteraan pekerja dan mitra usaha.
“Ini dampaknya bukan hanya di hilir saja, tapi sampai ke produsen hulunya, belum lagi para suplier bahan bakunya. Bisa mati industri ini kalau tidak ditangani dengan benar,” ungkapnya.
Dengan jumlah pekerja yang mencapai 2.700 orang, kebakaran itu menjadi pukulan berat bagi ribuan keluarga yang menggantungkan penghidupan pada PT AAM. Termasuk pedagang dan UMKM sekitar yang juga bergantung dengan operasional pabrik tersebut.
“Kita harap perusahaan segera menyusun langkah mitigasi untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga, termasuk pembayaran hak-hak karyawan seperti gaji dan pesangon bagi yang terdampak,” jelas Cucun.
Jika perusahaan tidak segera bangkit dari keterpurukan, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal menjadi kemungkinan yang sangat nyata. Cucun meminta manajemen mempertimbangkan posisi para pekerja sebagai tulang punggung keluarganya yang menggantungkan hidup di perusahaan itu.
“Kami juga mendesak agar pihak manajemen dan Pemerintah memberikan perlindungan maksimal terhadap hak-hak buruh di tengah situasi sulit ini,” sebutnya.
Selain pekerja, kebakaran juga mengancam keberlangsungan ratusan UMKM yang bermitra dengan PT AAM. Sebagai bagian dari rantai pasok perusahaan, UMKM ini bergantung pada stabilitas operasional pabrik untuk mempertahankan bisnis mereka.
Untuk itu, Cucun meminta Pemerintah hadir memberikan bantuan dan pendampingan bagi perusahaan mengingat dampak ekonomi dari kebakaran ini sangatlah besar. Kerugian yang diderita perusahaan diperkirakan mencapai miliaran rupiah dan operasional pabrik terancam lumpuh dalam waktu yang tidak dapat dipastikan.
“Gangguan pada pabrik dapat memicu efek berkepanjangan yang dapat mengakibatkan terhentinya aktivitas ekonomi lokal dan menambah jumlah pengangguran di wilayah Magelang,” terang Cucun.
Bukan hanya pemasok bahan baku saja yang ada dalam rantai operasional PT AAM, ada pula UMKM jasa transportasi hingga pendukung logistik lainnya yang sangat bergantung pada keberlanjutan operasional perusahaan. Cucun menyebut nasib para UMKM hingga pedagang lokal juga ikut dipertaruhkan, termasuk warung-warung makan sekitar yang mengandalkan operasional pabrik.
“Jika pabrik tidak dapat segera kembali beroperasi, maka roda ekonomi lokal di sekitar Magelang dapat terhenti, mengakibatkan efek domino yang merugikan banyak pihak,” ujarnya.
Menurut Cucun, kerja sama antara PT AAM dan UMKM telah menciptakan ekosistem ekonomi yang bermanfaat bagi banyak pihak. Ia menegaskan, sudah menjadi kewajiban dari Pemerintah untuk memberi bantuan atas musibah ini.
“Baik Pemda maupun Pemerintah pusat harus segera mencari solusi agar dampak kebakaran ini tidak meluas lebih jauh,” kata Cucun.
Pimpinan DPR koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) itu pun mendorong peningkatan kolaborasi yang lebih erat antara Pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi bencana industri. Cucun mengatakan, hal tersebut selama ini belum menjadi prioritas.
“Pemerintah diharapkan segera memberikan bantuan tanggap darurat, baik dalam bentuk subsidi, pelatihan kerja, maupun program padat karya untuk menjaga keberlanjutan ekonomi di wilayah terdampak,” urai Cucun.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi, termasuk menyediakan bantuan sementara bagi pekerja dan memfasilitasi pemulihan operasional perusahaan. Di sisi lain, perusahaan juga harus menunjukkan tanggung jawab sosial yang besar terhadap para pekerja dan mitranya,” imbuhnya.
Dalam peristiwa tersebut, hampir seluruh area pabrik termasuk kantor, bagian finishing, sewing, dan gudang hangus dilalap api. Bahkan pakaian hasil produksi yang sudah siap kirim turut hangus bersamaan dengan kebakaran.
Cucun pun menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap standar keamanan di sektor industri. Ia meminta agar instansi terkait meningkatkan pengawasan dan pelatihan keselamatan kerja di pabrik-pabrik besar untuk mencegah terulangnya insiden serupa.
“Keselamatan kerja adalah bagian dari hak mendasar setiap pekerja. Pemerintah dan perusahaan harus memastikan bahwa tempat kerja mereka aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan,” tutup Cucun.
