JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi meminta pemerintah dapat
mengimbangi kebijakan bertambahnya umur pensiun bagi pekerja Indonesia menjadi 59 tahun pada 2025 dengan strategi yang adil.
Ashabul sapaanya menilai, pemerintah bisa mengimbangi kebijakan tersebut dengan memberikan pelatihan dan adaptasi teknologi kepada para pekerja senior agar tetap relevan di dunia kerja.
“Kami memandang kebijakan ini harus diimbangi dengan strategi yang adil. Pemerintah dan pengusaha perlu mendukung pekerja senior dengan pelatihan dan adaptasi teknologi agar mereka tetap relevan di dunia kerja,” kata Ashabul kepada awak media di Jakarta, Rabu,(15/1/2025).
Selain itu, kata Ashabul, pengusaha juga harus diberi insentif tertentu agar dapat menyesuaikan diri dengan kebijakan bertambahnya umur pensiun bagi pekerja Indonesia menjadi 59 tanpa merasa terbebani.
“Seperti pengurangan pajak penghasilan atau pajak badan usaha bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja senior,” tegas Ashabul.
Ashabul tak menampik, dari sisi pekerja bertambahnya usia pensiun menjadi 59 tahun merupakan kabar baik. Terutama, bagi pekerja yang merasa masih produktif di usia tersebut.
“Mereka bisa memanfaatkan tambahan waktu untuk meningkatkan penghasilan, memperpanjang masa kepesertaan jaminan sosial, serta mempersiapkan masa pensiun dengan lebih matang,” papar Ashabul.
Namun demikian, lanjut Ashabul, dari perspektif pengusaha, memang ada potensi beban tambahan, khususnya terkait biaya operasional seperti tunjangan, pesangon, atau asuransi tenaga kerja yang lebih lama.
“Ini sebenarnya dapat diimbangi dengan pengalaman dan produktivitas pekerja yang sudah lama berkecimpung di bidangnya,” tegas Ashabul.
Lebih lanjut, Ashabul memastikan, Komisi IX DPR akan memantau implementasi dari kebijakan bertambahnya umur pensiun bagi pekerja Indonesia menjadi 59 tahun pada 2025.
“Kami di Komisi IX juga akan terus memantau implementasinya, agar kebijakan ini tidak hanya memperpanjang usia kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup para pekerja sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif,” tandas Ketua DPD PAN Sulawesi Selatan ini.
