JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pakar hukum dan pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menyambut baik instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusut tuntas pelaku pemagaran laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Menurut Hardjuno, langkah tegas ini merupakan angin segar bagi penegakan hukum di Indonesia dan menjadi sinyal positif bagi para investor yang ingin menanamkan modal langsung (FDI) di tanah air.

"Ketegasan Presiden dalam menangani kasus pemagaran laut tanpa izin ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjaga kepastian hukum. Hal ini sangat diperlukan untuk menarik investor asing, karena mereka membutuhkan jaminan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum dalam berinvestasi," ujar Hardjuno.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengonfirmasi bahwa pagar laut yang berada di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Total terdapat 263 SHGB yang diterbitkan di lokasi tersebut, atas nama PT Intan Agung Makmur, PT Cahaya Inti Sentosa, dan beberapa perseorangan.

Menanggapi hal ini, Hardjuno memprihatinkan bagaimana legalisasi kepemilikan hak privat bisa melanggar hukum. Kalau hal tersebut bisa terjadi di atas hukum perariaran, maka publik juga bisa mengatakan bahwa hal tersebut juga terjadi di berbagai wilayah hukum lainnya.

“Mengingat kepastian hukum memang jadi masalah di negeri ini terutama memang soal lahan. Konflik lahan di kita tinggi sekali. Ini tidak bisa dibiarkan karena di situasi sulit seperti sekarang ini hanya kepastian hukum yang bisa membuat investor luar tertarik berbisnis di Indonesia. Vietnam melakukan itu, maka pertumbuhan ekonominya melesat. Sudah saatnya hukum memimpin pembangunan ekonomi kita,” kata kandidat doktor Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga ini.

Lebih lanjut, Hardjuno kembali mengulang bahwa kepastian hukum dalam ekonomi dan pembangunan merupakan faktor utama yang dipertimbangkan investor dalam menanamkan modalnya.

"Investor akan merasa aman dan tertarik berinvestasi jika melihat pemerintah konsisten dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kasus pemagaran laut ini bisa menjadi contoh konkret bagaimana pemerintah bisa menjaga iklim investasi yang kondusif," tambahnya.

Hardjuno sangat mengapresiasi perintah tegas Presiden Prabowo untuk mengusut tuntas pelaku pemagaran laut tersebut.

"Presiden sudah jelas, bawahannya harus segera melaksanakannya sebab hanya dengan ketegasan ini yang bisa menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menindak pelanggaran hukum," ujarnya.

Hardjuno berharap kasus ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki regulasi terkait pemanfaatan ruang laut dan penerbitan hak atas tanah di wilayah perairan.

"Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan regulasi yang ada, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Kepastian hukum harus ditegakkan demi menjaga kedaulatan negara dan menarik investasi yang berkualitas," pungkasnya.