JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Bambang Purwanto menilai kebijakan transisi distribusi LPG 3 kg dari pengecer ke pangkalan yang diterbitkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mencoreng kinerja baik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pasalnya, kata Bambang Purwanto, kebijakan yang diterbitkan Menteri Bahlil Lahadalia ini telah menyebabkan kegaduhan dengan kelangkaan LPG 3 kg hingga menelan korban jiwa di Tangerang Selatan (Tangsel).
“Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuat gaduh di tengah-tengah apresiasi kinerja pemerintahan Prabowo. Hal-hal teknis seperti ini yang tidak dipikirkan oleh Menteri ESDM sehingga membuat gaduh di masyarakat yang paling terdampak kan kasihan pak Presiden,” jelas Bambang Purwanto kepada awak media di Jakarta, Selasa ,(4/2/2025).
Bukan tanpa alasan, Bambang Purwanto menyampaikan kritik tajam tersebut. Menurutnya, penyaluran subsidi LPG 3 kg yang selama ini sudah berjalan dengan tata kelola dari Pertamina ke pangkalan hingga pengecer sudah sangat dinikmati oleh masyarakat beserta usaha kecil.
“Tata kelola yang sudah ada juga membuka peluang usaha yang artinya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelas Bambang Purwanto.
Bambang Purwanto tak menampik, bila dalam pelaksanaan tata kelola yang sudah berjalan kerap terjadi kelangkaan dan harga mahal pada LPG 3 kg. Namun, tegas dia, pada prinsipnya tata kelola itu sudah memberi kemudahan ke masyarakat yang berhak menerima.
“Apabila terjadi kelangkaan stok dan kemahalan harga tinggal cek diwilayah mana yang langka dan mahal bisa dilihat dari sebaran agen dan pangkalan serta pengecer yang ada karena masing-masing. Agen punya wilayah yang jelas , bila ada pelanggaran cabut ijin nya sehingga masing-masing pihak punya tanggung jawab sesuai wilayah,” jelas dia.
Bambang Purwanto berpendapat, kebijakan transisi distribusi LPG 3 kg dari pengecer ke pangkalan justru telah membuktikan dan menunjukkan jika fungsi pengawansan tak berjalan selama ini.
Sebab, tegas Bambang Purwanto, tata kelola yang sudah ada sebenarnya sangat mudah mengendalikan karena masing-masing pihak mempunyai tanggung jawab.
“Jadi ada koreksi terhadap tata kelola yang ada, harusnya tata kelola yang ada menjadi lebih baik bukan malah mengganti hal baru, apa fungsi pengawasan kalau seperti itu,” sindir dia.
Bambang Purwanto tak yakin, para pengecer penjual LPG 3 kg juga akan mau ditingkatkan menjadi pangkalan. Bambang Purwanto ragu, para pengecer mempunyai modal untuk berubah menjadi pangkalan.
“Apalagi pengecer mau ditingkatkan jadi agen tentu perlu modal sementara wilayahnya juga kecil tentu tidak menguntungkan bahkan bisa tekor atau bisa makin mahal,” pungkas dia.
