JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Komisi II DPR RI kembali menggelar rapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk meminta penjelasan laporan kelengkapan keuangan.

Komisi II sebelumnya telah memberi waktu 10 hari yang jatuh hari ini, Kamis (2/7). Komisi II meminta KPU melengkapi laporan keuangan atas temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menemukan indikasi kerugian negara Rp34 miliar saat Pemilu 2014.

"Untuk itu Komisi II kembali mengundang KPU untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut," ujar Ketua Komisi II DPR Rambe Kamaruzaman sebagai pimpinan rapat di DPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Ketua KPU Husni Kamil Manik hadir dalam rapat tersebut dengan didampingi sejumlah komisioner KPU.

Seperti diketahui hasil audit BPK terhadap Pemilu 2013 dan 2014, ditemukan 14 indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp334 miliar. Adapun 14 jenis temuan terkait indikasi kerugian keuangan negara:

1. Fiktif sebesar Rp 3,9 miliar
2. Kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 788 juta
3. Pembayaran ganda dan melebih standar yang berlaku sebesar Rp 2,8 miliar
4. Kelebihan pembayaran sebesar Rp 2,5 miliar
5. Pembayaran kepada pihak yang tidak berhak sebesar Rp 1,7 miliar
6. Selisih kurang kas/kas tekor Rp 1,4 miliar
7. Pemusnahan logistik pemilu dan Rekanan tanpa persetujuan KPU Rp 479 juta
8. Pemahalan harga Rp 7 miliar
9. Spesifikasi barang/jasa yang diterima sesuai dengan kontrak Rp 33 miliar
10. Tidak memenuhi syarat sahnya pembayaran Rp 6,9 miliar
11. Penggunaan anggaran untuk kepentingan pribadi Rp 168 juta
12. Pencairan anggaran melalui pertanggungjawaban formalitas Rp 1,2 miliar
13. Pengalihan pekerjaan yang tidak sesuai pekerjaan Rp 2 miliar
14. Proses perencanaan dan Pelelangan Pengadaan Tidak sesuai ketentuan Rp 3,1 miliar.(ss)