JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --DPR RI dan DPD RI menggelar Sidang Bersama 2024 hari ini bersamaan dengan Sidang Tahunan MPR RI. Di Sidang Bersama, Puan menyampaikan pidato dan menyinggung soal kedaulatan rakyat dan semangat kebersamaan di hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80.

Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025 digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Sidang bersama ini dihadiri Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah jajaran kabinetnya, serta tamu-tamu tokoh negara.

"Hari ini, kita berkumpul dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Dalam hitungan hari, bangsa kita akan memasuki peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia," ujar Puan mengawali pidatonya.

"Delapan puluh tahun kita berdiri sebagai satu bangsa, satu tanah air, yang dipersatukan oleh bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lebih dari itu, persatuan kita tegak karena kita memiliki Pancasila yang mempersatukan segala perbedaan suku, agama, dan budaya," lanjutnya.

Selain Presiden Prabowo, Sidang Bersama DPR-DPD yang masih dalam satu rangkaian dengan Sidang Tahunan MPR juga turut dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih serta pimpinan lembaga/instansi Negara.

Di antaranya Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Ketum PKB yang juga Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Kemudian, Ketum Partai Demokrat yang juga Menko Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Imipas Agus Adrianto, Ketum PAN yang juga Menko Pangan Zulkifli Hasan, Mentan Andi Amran Sulaiman, Menag Nazaruddun Umar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Sejumlah mantan presiden dan mantan wakil presiden pun turut menjadi tamu undangan. Mereka yang hadir adalah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Wapres ke-11 RI Boediono, dan Wapres ke-13 Ma"ruf Amin.

Puan pun menegaskan, Pancasila bukan hanya sekadar nilai, melainkan jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun ia mengingatkan bahwa mempertahankan Indonesia sebagai negara yang besar, berdaulat, dan kaya sumber daya, bukanlah tugas yang ringan.

"Amanah sejarah ini menuntut hadirnya kekuatan nasional sejati, kekuatan yang mampu menjaga kedaulatan, membangun kemandirian, dan merawat kebudayaan sebagai jati diri bangsa," tutur cucu Proklamator RI, Sukarno itu.

Menurut Puan, kekuatan tersebut tidak lahir dari senjata atau kekayaan semata, melainkan dari kehendak rakyat untuk bersama-sama menjadi Indonesia. Di mana kehendak yang hidup dalam semangat gotong royong, tumbuh dari rasa saling percaya, dan mengakar dalam jiwa kolektif seluruh anak bangsa.

"Seperti pepatah dalam kearifan Jawa "Mangan ora mangan, sing penting ngumpul". Yang berarti mengutamakan kebersamaan dari pada mengejar kepentingan masing-masing," ucap Puan.

Puan menyebut, jiwa sosial itulah yang membedakan kita dari bangsa lain. Kebersamaan itu, kata Puan, diperkuat dalam konstitusi, dan dijelmakan sebagai prinsip dasar negara. Ia menegaskan bahwa rakyat berdaulat atas kekuasaan negara, rakyat berdaulat atas sumber daya alam, dan rakyat berdaulat atas budaya bangsa.

"Inilah panggilan sejarah kita hari ini, menegakkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional. Agar setiap kebijakan, setiap langkah, dan setiap keputusan negara, benar-benar berpulang pada kehendak rakyat," tegas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, Puan menyinggung soal demokrasi nasional yang berakar kokoh pada sila keempat Pancasila, yang berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Puan mengatakan, sila keempat Pancasila merupakan prinsip yang membimbing seluruh anak bangsa bahwa kekuasaan negara bersumber dari rakyat, dijalankan dengan penuh kebijaksanaan, dan dilandasi musyawarah untuk mencapai mufakat.

"Demokrasi kita adalah demokrasi yang berjiwa gotong royong, mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan," sebut Puan.

Mantan Menko PMK itu menambahkan, demokrasi Pancasila menempatkan musyawarah sebagai proses utama, dan hikmat kebijaksanaan sebagai sumber pikiran dan nurani dalam setiap pengambilan keputusan sehingga membawa kebaikan bagi seluruh rakyat, dan tidak meninggalkan siapa pun di belakang.

"Demokrasi kita, bukan hanya tentang “saya”, akan tetapi tentang “kita”. Kita yang berdaulat; kita yang sejahtera; dan kita yang berkebudayaan," tegas Puan.