Tidak ada lembaga negara yang seberat Polri dalam menghadapi dilema “citra” dan “tugas”. Polisi dituntut santun, humanis, bahkan sering diminta jadi “pemadam amarah rakyat” dengan senyum dan sabar. Tapi ketika eskalasi massa berubah jadi anarkis, Polri justru sering menjadi korban: dihantam, dilukai, lalu difitnah brutal lewat opini publik dan media sosial.

Inilah paradoks yang berbahaya. Polri diikat oleh standar ganda: “bersikaplah santun, tapi jangan kalah wibawa.” Sementara aturan main kapan aparat boleh bertindak tegas tidak pernah jelas.

---

Krisis Kewibawaan di Tengah Sorotan Publik

Data survei membuktikan bahwa wajah Polri di mata rakyat masih abu-abu.

Litbang Kompas (Mei–Juni 2024) mencatat 73,1% masyarakat percaya pada Polri, sebuah peningkatan signifikan.

Namun, Civil Society for Police Watch (Februari 2025) justru menyebut angka kepercayaan publik baru 48,1%.

Indikator Politik (Januari 2025) menempatkan Polri di posisi ke-9 dari lembaga negara, dengan 69% tingkat kepercayaan.

Apa arti angka-angka itu? Polri sedang berada di persimpangan jalan. Kewibawaannya naik-turun, bergantung pada kasus, momen, dan framing media. Rakyat masih menghormati, tapi rasa percaya itu bisa runtuh seketika bila aparat salah langkah.

---

Pelajaran dari Lapangan: Empat Kasus Besar

1. Demo 212 (2016)
Jutaan umat Islam turun ke jalan menuntut proses hukum atas dugaan penistaan agama. Polri menghadapi tekanan luar biasa. Sikap humanis Kapolri saat itu dipuji, namun sebagian publik menganggap Polri “tak tegas” membiarkan mobilisasi massa yang masif. Kewibawaan Polri dipertaruhkan antara mengakomodasi umat atau menjaga ketertiban negara.

2. Aksi Mahasiswa 2019
Gelombang protes mahasiswa menolak revisi UU KPK dan sejumlah RUU kontroversial berubah jadi bentrokan keras. Gas air mata dan kekerasan aparat menjadi sorotan. Narasi “Polri represif” mengalahkan penjelasan resmi tentang penegakan hukum. Rasa keadilan dianggap absen, sehingga kewibawaan Polri tercoreng.

3. Kasus Rempang (2023)
Konflik agraria antara warga dan proyek strategis nasional di Pulau Rempang, Batam, memperlihatkan ketegangan tajam. Polisi dituding berpihak pada investor, bukan rakyat kecil. Di sinilah ujian terbesar: aparat harus taat perintah negara, tapi juga menjaga rasa keadilan masyarakat.

4. Peristiwa 25–30 Agustus 2025
Gelombang demonstrasi besar melanda Jakarta dan sejumlah kota terkait tuntutan “Agenda Reformasi Rakyat 2025”: pemecatan Kapolri, reformasi Polri, reshuffle kabinet, hingga seruan pemakzulan presiden dan wakil presiden. Dalam situasi panas ini, Polri kembali jadi bulan-bulanan. Ada yang memuji kesabaran aparat, ada yang mengecam karena dianggap membiarkan eskalasi anarkis. Peristiwa ini menegaskan bahwa Polri tidak bisa terus menerus hanya jadi tameng politik—mereka butuh aturan jelas agar setiap tindakan punya legitimasi.

---

Belajar dari Negara Lain

Di Amerika Serikat, ada use of force continuum yang menjadi pedoman tegas kapan polisi boleh mengeluarkan peringatan, menggunakan alat non-lethal, hingga senjata api. Mereka dilindungi hukum lewat qualified immunity selama tindakannya wajar.

Di Jerman, ada doktrin Gefahrenabwehr (pencegahan bahaya). Polisi dilatih dengan disiplin formasi massa (Hundertschaft), sehingga pengendalian demonstrasi terlihat tegas tapi tak brutal. Negara hadir bukan hanya dengan tangan besi, tapi juga dengan aturan yang jelas.

Mengapa Indonesia tak bisa meniru?

---

Reformasi Polri: Jangan Separuh Hati

Polri butuh arah baru. Bukan sekadar jargon “Presisi”, bukan hanya pamer humanis di depan kamera, tapi regulasi nyata dan perlindungan hukum konkret.

1. Regulasi & Perlindungan Hukum
Perjelas aturan use of force dan revisi UU Kepolisian agar aparat yang bertindak proporsional tidak jadi korban politik.

2. Taktik & Operasional
Terapkan formasi ala Jerman, gunakan teknologi non-lethal yang transparan: bodycam, drone, water cannon modern.

3. Komunikasi Publik
Jangan kalah dalam narasi. Bentuk Tim Narasi Polri yang cepat, lugas, dan berani melawan framing negatif.

4. Kerjasama HAM & Politik
Libatkan Komnas HAM sebagai mitra resmi dalam pengawasan. Dengan begitu, Polri tidak sendirian menghadapi tuduhan represif.

---

Harga Mati: Keadilan

Mari kita tegas: kewibawaan polisi tidak akan lahir dari pentungan semata, juga tidak akan tumbuh dari senyum palsu. Kewibawaan itu lahir dari rasa keadilan.

> “Kewibawaan polisi semakin dihormati ketika sikap dan perilakunya mengedepankan rasa keadilan.”

Santun yang berakar pada keadilan akan melahirkan penghormatan. Tegas yang berpijak pada keadilan akan menumbuhkan legitimasi. Tanpa itu, Polri hanya jadi aparat administratif yang mudah dilemahkan oleh opini.

Negara ini butuh Polri yang berwibawa. Tapi kewibawaan bukanlah intimidasi, melainkan keadilan yang ditegakkan dengan sikap santun sekaligus tegas.

Santun itu perlu, tegas itu wajib, tapi adil — itulah harga mati.