TEROPONGSENAYAN.COM - Di jalan-jalan kota, di antara bau asap ban yang terbakar dan sirene yang meraung, ada sesuatu yang pecah lebih dari sekadar kaca-kaca gedung. Sejak 25 Agustus 2025, demonstrasi meluas: Jakarta, Bandung, Makassar, Solo, Yogyakarta. Seorang supir ojek daring mati terlindas mobil rantis Brimob. Affan Kurniawan, nama itu beredar di linimasa, jadi simbol ketidakadilan yang lebih luas dari sekadar benturan massa dan aparat.

Prabowo, yang baru beberapa bulan dilantik, mungkin tahu ini bukan hanya soal protes atas kenaikan pajak, atau gaji anggota DPR yang melambung tiga juta rupiah per hari. Ini tentang legitimasi. Tentang kepercayaan. Tentang apakah rakyat masih bisa percaya kepada politik setelah satu dekade terakhir mereka dipaksa menyaksikan politik jatuh ke titik terendahnya.

Legitimasi, Keadilan, Kepercayaan

Prabowo paham: sebuah rezim hanya bisa berdiri di atas tiga hal — legitimasi, keadilan, dan kepercayaan rakyat. Tanpa itu, kekuasaan adalah istana di atas pasir.

Ia berusaha membangun legitimasi dengan menciptakan koalisi besar, kabinet gemuk yang mengumpulkan hampir semua partai. Tapi legitimasi politik tak bisa hanya digerakkan dari meja perundingan elite. Ia harus bersandar pada rasa keadilan.

Maka ia memberi abolisi kepada Tom Lembong, amnesti kepada Hasto. Ia menghapus tantiem komisaris BUMN. Ia memerintahkan negara merampas kebun-kebun sawit yang diputihkan Jokowi dari pelanggaran hukum. Ia mengejar mafia minyak Mohammad Reza Khalid.

Langkah-langkah itu seperti mengirim pesan: keadilan akan ditegakkan. Tapi keadilan, bagi rakyat, bukan teks dalam pidato. Ia adalah rasa yang susah dibangun dan gampang hancur.

Keadilan Adalah Persepsi yang Rumit

Keadilan bagi rakyat tidak hadir secara konsisten. Prabowo telah membuat langkah-langkah positif tetapi rakyat masih bingung. Rakyat bingung menyaksikan orang-orang yang menjalankan kewajibannya menyoroti kejujuran politikus malah dituduh menyebar hoax, menyebar fitnah. Orang-orang itu sekarang diperiksa polisi, sementara politikus yang dipersoalkan tidak tersentuh hukum sama sekali.

Di sisi lain, rakyat menonton wajah-wajah koruptor yang dulu disorot kamera, kini melenggang bebas. Mereka membaca vonis ringan yang tak pernah sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan. Mereka melihat pejabat dan pemimpin tampil mewah, pamer kekayaan, sementara harga beras naik, ongkos hidup menekan.

Dan ketika anggota DPR menari-nari kegirangan mendengar kenaikan gaji fantastis mereka, rakyat merasa dipermalukan. Kemarahan meledak ketika seorang wakil rakyat — yang mestinya menyalurkan suara mereka — justru mengejek kritik publik sebagai “orang paling tolol sedunia.”

Keadilan, pada titik itu, tampak seperti sandiwara yang dimainkan di panggung yang jauh dari penonton.

Negara di Tepi Api

Prabowo menghadapi paradoks: ia ingin menegakkan keadilan, tapi negara yang diwarisinya terlalu dalam diresapi ketidakadilan. Ia ingin memperoleh kepercayaan, tapi rakyat sudah telanjur patah" hati.

Indonesia kini bergerak di tengah pusaran yang rumit: ruang fiskal yang menyusut, dunia yang melaju ke multipolaritas, demokrasi yang menyempit. Di hadapan semua itu, satu-satunya sumber daya yang paling penting adalah kepercayaan rakyat.

Namun kepercayaan bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan koalisi besar, atau ditambal dengan kebijakan populis. Ia lahir dari konsistensi moral. Dari kesediaan penguasa menahan diri, hidup wajar, menanggung risiko, dan menunjukkan bahwa hukum berlaku sama bagi siapa pun.

Kerusuhan yang kini menyala mengingatkan kita pada Mei 1998. Kala itu, rakyat juga marah melihat harga-harga melambung, sementara elite tampak hidup di dunia lain. Soeharto jatuh bukan hanya karena krisis ekonomi, tetapi karena hilangnya kepercayaan. Legitimasi yang runtuh tidak bisa ditopang dengan kursi DPR atau tentara yang setia.

Kita juga bisa melihat cermin di negeri lain. Di Chile tahun 2019, demonstrasi bermula hanya karena kenaikan tarif metro beberapa peso. Tetapi di balik itu, tersimpan ketidakpuasan yang lebih dalam terhadap ketimpangan sosial. Api kecil itu membakar hingga melahirkan konstitusi baru.

Atau di Prancis, dengan gerakan gilets jaunes — rompi kuning. Demonstrasi yang bermula dari protes pajak bahan bakar meletus menjadi perlawanan nasional terhadap gaya hidup elite yang dianggap pongah dan terputus dari rakyat.

Sejarah selalu berulang dengan wajah berbeda: rakyat marah bukan hanya karena uang, melainkan karena rasa keadilan dipermainkan.

Apa yang Seharusnya Dilakukan

Apa yang sebaiknya dilakukan Prabowo menghadapi situasi ini?

Pertama, ia harus menahan tangan besinya. Kekerasan hanya akan menambah bara. Kematian seorang supir ojek daring sudah menjadi luka yang membelah. Ia harus menunjukkan bahwa negara tidak boleh lagi menumpahkan darah warganya.

Kedua, ia harus berani memutus privilese. Menghentikan gaji dan tunjangan anggota dewan yang tak masuk akal. Menutup celah penghasilan bebas pajak yang menghina rasa keadilan rakyat. Tindakan simbolik ini akan jauh lebih kuat ketimbang pidato panjang.

Ketiga, ia harus mengembalikan makna keadilan yang substantif. Koruptor besar harus dihukum berat. Aparat hukum harus dibebaskan dari kontrol politik. Transparansi dan akuntabilitas bukan jargon, melainkan praktik nyata.

Baru setelah itu, rakyat mungkin mau mendengarkan lagi.

Refleksi Moral

Demonstrasi 25 Agustus 2025 bukan hanya tentang pajak. Ia adalah jeritan panjang atas akumulasi ketidakadilan, kesenjangan, dan penghinaan yang menumpuk. Seperti api yang lama disiram bensin, ia akhirnya menyala.

Prabowo mungkin percaya legitimasi bisa dibangun lewat koalisi besar. Tapi sejarah — dari Soeharto di 1998, dari Chile, dari Prancis — selalu mengajarkan: koalisi elite tidak berarti apa-apa tanpa kepercayaan rakyat.

Hannah Arendt pernah menulis: “Keadilan adalah syarat dasar agar manusia bisa hidup bersama tanpa saling menghancurkan.” Vaclav Havel menambahkan: “Politik yang kehilangan moral adalah politik yang kehilangan masa depan.”

Indonesia tidak boleh kehilangan masa depan. Dan masa depan itu hanya mungkin bila Prabowo, dengan segala paradoks yang mengitarinya, memilih jalan keadilan yang nyata — keadilan yang dirasakan rakyat kecil, bukan keadilan yang hanya tercatat di lembar berita.

Pada akhirnya, keadilan adalah satu-satunya bahasa yang masih dipercaya rakyat.===

Kwitang, 30 Agustus 2025