Berita
Oleh Sahlan Ake pada hari Sabtu, 11 Okt 2025 - 09:37:09 WIB
Bagikan Berita ini :

Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo: Kasus Ammar Zoni Bisa Jadi Puncak Gunung Es, Reformasi dan Audit Total Sistem Keamanan Lapas Mendesak Dilakukan

tscom_news_photo_1760150229.jpg
Yanuar Arif (Sumber foto : Istimewa)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi XIII DPR RI Yanuar Arif Wibowo menyoroti serius kasus terbaru peredaran narkoba yang menjerat terpidana Ammar Zoni di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Menurutnya, kejadian ini tidak boleh dilihat sebagai kasus tunggal, tetapi sebagai indikasi adanya persoalan sistemik di lembaga pemasyarakatan (lapas) yang perlu dibenahi secara menyeluruh.

“Kasus ini bisa jadi puncak gunung es dari praktik peredaran narkoba di dalam lapas. Artinya, bisa jadi masih banyak kasus serupa yang belum terungkap. Ini sangat memprihatinkan dan mencederai kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan kita,” tegas Yanuar di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini menilai, praktik-praktik jaringan narkoba yang melibatkan narapidana, oknum petugas, maupun pihak luar harus diberantas secara tuntas dan tanpa pandang bulu.

“Penegakan hukum harus berjalan tegas. Jangan hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga bongkar jaringannya, termasuk jika ada oknum aparat yang terlibat. Tidak ada kompromi bagi pengkhianat negara yang justru memfasilitasi kejahatan dari balik jeruji,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anggota DPR Dapil Jateng 8 ini mendorong reformasi total lembaga pemasyarakatan agar tidak lagi menjadi sarang praktik ilegal, termasuk peredaran narkoba. Reformasi ini mencakup sistem manajemen, pengawasan, integritas petugas, hingga pembinaan warga binaan.

“Kita tidak bisa lagi hanya reaktif pada kasus-kasus yang muncul. Lapas harus direformasi secara fundamental, baik dari sisi sistem, SDM, maupun tata kelola. Pembinaan harus berjalan, tapi pengawasan juga harus diperkuat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya audit sistem keamanan di seluruh lapas di Indonesia, termasuk penggunaan teknologi pemantauan yang lebih modern.

“Perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem keamanan dan pengawasan di semua lapas. Pemerintah harus memastikan tidak ada lagi celah bagi praktik ilegal di balik tembok penjara. Gunakan teknologi, tingkatkan integritas, dan tegakkan aturan tanpa kompromi,” tutup Yanuar.

tag: #pks  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
DD BERBAGI
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Putusan MK Soal Sisa Kuota Internet, Wakil Ketua Komisi I: Berikan Perlindungan Lebih Kuat Kepada Hak Konsumen

Oleh Fath
pada hari Minggu, 26 Jul 2026
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)- Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Anton Sukartono Suratto, menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan agar kuota internet yang sudah dibeli bisa dipakai ...
Berita

Pekerja Migran Indonesia Jadi Korban TPPO, Dijanjikan Kerja di Turki Berujung ke Libya

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Polda Metro Jaya mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus pemberangkatan calon pekerja migran Indonesia secara nonprocedural. Para korban ...