Ketika Sejarah Mengingatkan: Kebebasan, Konstitusi, dan Etika yang Terancam Ulang

Universitas Paramadina, Jakarta Timur, menjadi ruang ingatan dan kesadaran kolektif pada peringatan Peristiwa Malari 15 Januari 1974 yang dirangkai dengan Hari Ulang Tahun INDEMO ke-26. Bukan sekadar seremoni, pertemuan ini menjelma menjadi forum refleksi mendalam tentang perjalanan demokrasi Indonesia—tentang kebebasan yang pernah diperjuangkan dengan risiko, dan kini kembali diuji oleh zaman.

Dalam sambutan dan pernyataannya, Dr. Hariman Siregar, tokoh sentral Malari 1974 sekaligus simbol konsistensi gerakan moral mahasiswa, menegaskan bahwa sejarah tidak pernah benar-benar berlalu. Ia berulang dalam bentuk yang berbeda, dengan aktor dan kemasan yang lebih halus, namun dengan ancaman yang serupa.

> “Keadaan hari ini mengulang suasana sekitar tahun 2000,” ujar Hariman, mengingatkan fase transisi demokrasi yang rapuh, ketika kebebasan telah dibuka tetapi institusi belum cukup kuat untuk menjaganya.

Kebebasan Dibuka, Tapi Belum Dijaga Sepenuhnya

Hariman secara tegas mengakui peran Presiden B.J. Habibie dalam membuka kran kebebasan pasca-Orde Baru. Kebebasan pers, kebebasan berserikat, dan kebebasan berpendapat adalah fondasi penting reformasi. Namun kebebasan, menurutnya, bukanlah tujuan akhir.

> “Kebebasan itu dibuka, tapi harus disertai pemahaman konstitusi dan etika,” tegasnya.

Tanpa kesadaran konstitusional dan etika publik, kebebasan justru dapat berubah menjadi kekacauan, manipulasi kekuasaan, bahkan legitimasi bagi praktik-praktik yang merusak negara dari dalam.

Negara Kuat, Institusi Kuat, Bukan Kekuasaan yang Kuat

Dalam konteks situasi nasional hari ini, Hariman menekankan urgensi membangun negara yang kuat melalui institusi yang kuat, bukan melalui konsentrasi kekuasaan atau dominasi politik semata.

Institusi hukum, politik, dan demokrasi harus bekerja berdasarkan aturan, bukan kepentingan. Negara yang kuat adalah negara yang mampu melindungi warganya melalui kepastian hukum, bukan negara yang menakutkan masyarakatnya.

> “Kepastian hukum harus melindungi masyarakat, bukan melindungi kekuasaan,” kata Hariman, yang disambut anggukan para hadirin lintas generasi.

Rasa Malu sebagai Pilar Moral Bangsa

Salah satu penekanan penting dalam pernyataan Hariman adalah soal rasa malu—nilai yang kian tergerus dalam praktik kekuasaan modern.

Rasa malu, menurutnya, adalah rem etik terakhir ketika hukum dilemahkan dan kekuasaan kehilangan orientasi moral. Tanpa rasa malu, korupsi menjadi banal, pelanggaran hukum menjadi rutinitas, dan ketidakadilan dianggap normal.

Perang Total Melawan Korupsi

Dalam nada yang lugas dan tanpa kompromi, Hariman menyerukan perang terhadap korupsi dalam segala bentuknya. Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh setengah hati.

> “Harus ada penindakan hukum yang masif terhadap pelanggaran hukum dan korupsi,” tegasnya.

Pesan ini sekaligus menjadi kritik terhadap melemahnya keberanian negara dalam menegakkan hukum secara adil dan konsisten, tanpa pandang bulu.

INDEMO dan Bukti Eksistensi Masyarakat Sipil

Peringatan HUT INDEMO ke-26 dalam momentum ini menegaskan satu hal penting: masyarakat sipil tidak mati. Ia mungkin dilemahkan, dipinggirkan, atau diabaikan, tetapi tetap eksis sebagai penyangga demokrasi.

Pertemuan di Universitas Paramadina ini menjadi bukti nyata bahwa ruang-ruang kesadaran masih hidup, bahwa dialog kritis masih berlangsung, dan bahwa semangat menjaga republik belum padam.

> “Pertemuan ini membuktikan masyarakat sipil tetap ada dan eksis,” ujar Hariman menutup pernyataannya.

Penutup: Malari sebagai Cermin Zaman

Malari 1974 bukan sekadar catatan sejarah, melainkan cermin peringatan. Ia mengingatkan bahwa ketika negara menjauh dari keadilan, ketika kekuasaan abai pada etika, dan ketika hukum kehilangan keberpihakan pada rakyat, maka kegelisahan sosial akan menemukan jalannya sendiri.

Peringatan ini adalah ajakan untuk kembali pada esensi bernegara: konstitusi yang dihormati, hukum yang ditegakkan, institusi yang kuat, dan moral publik yang dijaga. Karena tanpa itu semua, sejarah bukan hanya akan berulang—tetapi bisa kembali dengan harga yang lebih mahal.