JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Sebuah serial gagasan pada akhirnya harus bermuara pada satu pertanyaan paling mendasar: siapa yang akan menjalankannya? Empat artikel sebelumnya telah memetakan secara sistematis urgensi Reformasi Babak Kedua. Artikel pertama menegaskan diagnosis besar bangsa: Paradoks Indonesia.

Artikel kedua menawarkan trigger konstitusional melalui Perppu Pemulihan Aset Negara.

Artikel ketiga memetakan Lima Gerbong Reformasi Babak Kedua sebagai blueprint transformasi nasional. Artikel keempat menegaskan pentingnya kalibrasi kabinet merah putih sebagai mesin eksekusi.

Seluruh rangkaian gagasan tersebut sesungguhnya bermuara pada satu tujuan besar: mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Namun tujuan besar tidak pernah tercapai hanya melalui visi dan perencanaan.
Ia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menerjemahkan gagasan menjadi keputusan, keputusan menjadi kebijakan, dan kebijakan menjadi transformasi nasional yang nyata.

Karena itu seluruh bangunan pemikiran Reformasi Babak Kedua pada akhirnya bertemu pada satu simpul sejarah : kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Sebab sejarah sebuah bangsa tidak selalu ditentukan oleh panjangnya masa kekuasaan. Ia lebih sering ditentukan oleh keberanian seorang pemimpin mengambil keputusan besar pada saat yang tepat.

Ada pemimpin yang memerintah cukup lama tetapi tidak meninggalkan jejak transformasi yang berarti. Ada pula pemimpin yang dalam waktu relatif singkat berhasil mengubah arah perjalanan bangsanya.

Legacy kepemimpinan pada akhirnya tidak diukur dari lamanya berkuasa, melainkan dari seberapa jauh seorang pemimpin mampu membaca zaman, menjawab tantangan sejarah, dan meletakkan fondasi kokoh bagi generasi sesudahnya.

Di titik inilah Presiden Prabowo kini berdiri. Sejarah sedang mengetuk pintunya.
Dan ketukan sejarah selalu datang dengan satu pertanyaan mendasar : apakah seorang pemimpin akan memilih kenyamanan rutinitas kekuasaan, atau keberanian melakukan koreksi besar demi masa depan bangsanya ?

Indonesia hari ini berada pada persimpangan yang menentukan. Di satu sisi, bangsa ini memiliki hampir seluruh prasyarat objektif untuk melompat menjadi negara besar dunia. Kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Bonus demografi yang masih terbuka. Posisi geopolitik yang strategis. Pasar domestik yang kuat. Stabilitas nasional yang relatif terjaga.

Seluruh modal dasar itu seharusnya cukup untuk membawa Indonesia melangkah lebih cepat menuju kematangan sebagai kekuatan besar dunia. Namun di sisi lain, Indonesia masih terus bergulat dengan berbagai paradoks struktural yang belum sepenuhnya terselesaikan.

Kebocoran fiskal masih menjadi persoalan. Tata kelola negara belum sepenuhnya efisien. Gejala kleptokratik dan residu state capture masih menjadi tantangan. Birokrasi sering bergerak lamban. Demokrasi prosedural belum sepenuhnya menghasilkan demokrasi substantif. Produktivitas nasional belum optimal. Budaya bernegara masih sering terjebak dalam pola patronase dan transaksionalisme.

Inilah Paradoks Indonesia. Bangsa besar dengan potensi luar biasa, tetapi belum sepenuhnya berhasil mengonversi potensinya menjadi lompatan peradaban. Paradoks ini tidak boleh terus berlangsung. Sebab sejarah menunjukkan bahwa potensi besar yang terlalu lama tidak dikonversi menjadi kekuatan nasional pada akhirnya dapat berubah menjadi beban struktural.

Bangsa yang terlalu lama hidup dalam paradoks berisiko mengalami stagnasi. Dan stagnasi adalah ancaman yang paling halus sekaligus paling berbahaya karena sering datang tanpa tanda-tanda krisis yang kasat mata.

Di sinilah urgensi Reformasi Babak Kedua menemukan konteks historisnya.
Lebih dari sekadar agenda kebijakan, Reformasi Babak Kedua merupakan ikhtiar menyempurnakan Republik melalui transformasi sistem sekaligus transformasi budaya bernegara.

Penting ditegaskan bahwa Reformasi Babak Kedua yang dimaksud dalam serial ini bukanlah Reformasi Jilid II sebagaimana sering diwacanakan dalam perdebatan politik kontemporer.

Reformasi Jilid II umumnya dipahami sebagai koreksi terhadap berbagai penyimpangan pasca Reformasi 1998 yang berfokus pada konfigurasi kekuasaan dan relasi antarelite.
Sedangkan Reformasi Babak Kedua memiliki cakupan yang jauh lebih mendasar dan strategis.

Gagasan ini pertama kali diperkenalkan secara konseptual oleh Pendiri SOKSI dan GOLKAR, Mayjen TNI (Purn.) Prof. Dr. Suhardiman pada tahun 2009. Beliau memandang bahwa Reformasi 1998 telah berhasil membuka ruang demokrasi dan kebebasan politik, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan efektivitas negara, keadilan sosial, produktivitas nasional, serta budaya kenegarawanan yang kuat.

Karena itu Reformasi Babak Kedua tidak diarahkan untuk mengganti rezim, melainkan menyempurnakan kualitas penyelenggaraan negara dengan transformasi reformasi budaya bernegara.

Jika Reformasi 1998 membuka pintu demokrasi, maka Reformasi Babak Kedua bertugas memastikan demokrasi tersebut mampu menghasilkan negara yang efektif, bersih, produktif, berkeadilan, berdaulat, dan berdaya saing global. Esensinya adalah memperkuat negara, memperbaiki sistem, membangun meritokrasi, menegakkan supremasi hukum, menutup kebocoran nasional, dan membentuk etos kenegarawanan baru.

REFLEKSI DUA PULUH DELAPAN TAHUN REFORMASI

Momentum Mei setiap tahun sesungguhnya bukan sekadar peringatan pergantian rezim politik pada tahun 1998. Ia adalah momentum refleksi nasional untuk menilai sejauh mana cita-cita Reformasi telah berhasil diwujudkan.
Tidak adil jika Reformasi hanya dilihat dari kekurangannya. Reformasi telah menghadirkan banyak capaian penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demokrasi tumbuh lebih terbuka. Kebebasan pers berkembang luas. Pemilu berlangsung secara reguler dan kompetitif. Sentralisasi kekuasaan berhasil dikoreksi melalui desentralisasi. Partisipasi publik semakin besar. Supremasi sipil semakin kuat
Seluruh capaian tersebut merupakan kemajuan sejarah yang patut dihargai.
Namun refleksi kritis yang jujur juga mengharuskan kita mengakui bahwa tidak semua tujuan Reformasi telah tercapai secara utuh.

Demokrasi prosedural belum selalu berbanding lurus dengan efektivitas negara. Kebebasan politik belum sepenuhnya menghasilkan percepatan kesejahteraan rakyat. Korupsi masih menjadi tantangan serius. Kebocoran sumber daya nasional masih terjadi. Kualitas birokrasi belum merata. Penegakan hukum dan kepastian hukum masih jauh dari memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Dalam banyak aspek, bangsa ini telah berhasil membuka pintu demokrasi, tetapi belum sepenuhnya berhasil mengoptimalkan manfaat demokrasi bagi percepatan kemajuan nasional.

Karena itu pertanyaan yang relevan pada momentum Mei hari ini bukanlah apakah Reformasi 1998 gagal atau berhasil.
Pertanyaan yang lebih penting adalah : apa langkah berikutnya agar capaian Reformasi mampu menghasilkan negara yang lebih efektif, lebih bersih, lebih produktif, dan lebih berkeadilan?

Di sinilah Reformasi Babak Kedua menemukan relevansinya.
Ia bukan antitesis Reformasi 1998.
Ia justru merupakan upaya menyempurnakan Reformasi agar kebebasan yang telah berhasil diperjuangkan dapat diikuti oleh lahirnya tata kelola negara yang semakin kuat dan kesejahteraan rakyat yang semakin nyata.
Kini seluruh gagasan tersebut menemukan momentum historisnya.

Dan dalam konteks politik nasional saat ini, Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang objektif untuk memimpin lompatan korektif tersebut. Tidak banyak pemimpin memperoleh kombinasi momentum seperti yang kini berada di tangannya.

Ia memiliki legitimasi elektoral yang kuat, stabilitas politik yang relatif terjaga, dukungan parlemen yang besar, serta ruang konstitusional yang cukup untuk melakukan langkah-langkah korektif yang fundamental.
Namun yang lebih menarik adalah fakta bahwa Presiden Prabowo sesungguhnya bukan hanya pemimpin yang menghadapi Paradoks Indonesia. Ia juga merupakan salah satu tokoh yang sejak lama mendiagnosis paradoks tersebut.

Dalam bukunya, Paradoks Indonesia, yang terbit pada tahun 2017, Prabowo menggambarkan kontradiksi besar yang dihadapi bangsa ini: negeri yang kaya tetapi rakyatnya belum sepenuhnya menikmati kemakmuran secara adil ; negara yang kaya sumber daya tetapi masih menghadapi kebocoran struktural; bangsa besar yang belum optimal mengelola kekuatan nasionalnya sendiri.

Karena itu sejarah menghadapkan Presiden Prabowo pada situasi yang sangat unik.
Ia bukan hanya pemegang mandat kekuasaan. Ia juga pemilik diagnosis atas persoalan yang sedang dihadapinya. Jarang dalam sejarah sebuah bangsa seorang penulis diagnosis nasional memperoleh kesempatan langsung untuk menyelesaikan persoalan yang pernah ia identifikasi sendiri.
Kini sejarah menempatkannya bukan lagi sebagai pengingat. Melainkan sebagai pelaku utama.

Sebagai Presiden Republik Indonesia yang memiliki kesempatan membuktikan bahwa diagnosis tersebut dapat diterjemahkan menjadi tindakan transformasional.
Di sinilah ujian sesungguhnya. Sejarah tidak pernah menilai seorang Presiden dari ketepatan analisisnya semata. Sejarah menilai dari keberaniannya menerjemahkan analisis menjadi keputusan. Dan keputusan besar hampir selalu menuntut keberanian keluar dari zona nyaman kekuasaan.

Presiden Prabowo kini berada pada titik penentuan tersebut. Apakah kepemimpinannya akan dikenang sekadar sebagai kelanjutan administrasi pembangunan? Ataukah sebagai momentum monumental ketika Indonesia sungguh-sungguh memasuki fase koreksi struktural besar? Pertanyaan ini menjadi semakin penting karena momentum sejarah tidak pernah datang dua kali dalam bentuk yang sama.

Secara konstitusional masa pemerintahan memang terbentang hingga tahun 2029.
Namun secara politik, ruang efektif untuk mengeksekusi reformasi besar jauh lebih pendek. Pengalaman menunjukkan bahwa memasuki pertengahan masa pemerintahan, perhatian elite nasional biasanya mulai terserap ke dalam agenda suksesi.

Karena itu dua hingga tiga tahun ke depan merupakan jendela emas yang menentukan.
Jika momentum ini dimanfaatkan, Indonesia memiliki peluang melakukan lompatan korektif yang sangat berarti. Jika ditunda, harga yang harus dibayar tidak pernah netral.
Setiap penundaan reformasi selalu melahirkan akumulasi beban yang lebih mahal bagi generasi berikutnya.

Seluruh ikhtiar tersebut pada akhirnya bermuara pada satu tujuan besar : Indonesia Emas 2045. Karena itu mungkin inilah momentum sejarah paling menentukan dalam perjalanan Republik Indonesia sejak Reformasi 1998.

Sejarah telah mempertemukan tiga momentum besar sekaligus : Momentum refleksi atas dua puluh delapan tahun Reformasi; Momentum kepemimpinan nasional yang memiliki ruang politik dan legitimasi kuat untuk melakukan koreksi struktural; Dan momentum menuju satu abad Indonesia pada tahun 2045.

Ketiga momentum tersebut tidak akan selalu hadir secara bersamaan. Apakah Indonesia akan membiarkan Paradoks Indonesia terus berlanjut hingga menghambat pencapaian Indonesia Emas? Ataukah menjadikan periode ini sebagai titik balik untuk melakukan penyempurnaan besar terhadap tata kelola negara, sistem pembangunan nasional, budaya birokrasi, dan kualitas kehidupan demokrasi?

Jika Reformasi Babak Kedua benar-benar dijalankan melalui trigger konstitusional yang tepat, kalibrasi kabinet yang presisi, penguatan supremasi hukum, penutupan kebocoran nasional, transformasi birokrasi, reformasi ekonomi, serta pembangunan budaya kenegarawanan baru, maka Indonesia memiliki peluang besar memasuki fase kemajuan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

Dalam konteks itulah legacy terbesar Presiden Prabowo akan menemukan maknanya. Bukan semata karena berhasil menjalankan pemerintahan. Bukan juga semata karena menjaga stabilitas politik, dan bukan juga semata karena menghasilkan pertumbuhan ekonomi.

Melainkan karena berhasil memimpin bangsa ini melakukan lompatan sejarah : menutup Paradoks Indonesia dan meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045.
Sebab Indonesia Emas bukanlah hadiah sejarah.

Indonesia Emas adalah hasil dari keberanian mengambil keputusan-keputusan besar pada waktu yang tepat. Dan sejarah sering kali hanya memberikan satu kesempatan kepada sebuah generasi untuk melakukannya.

Apabila kesempatan itu mampu dimanfaatkan, maka generasi mendatang akan mengenang masa ini sebagai periode ketika Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi juga berbenah. Periode ketika demokrasi semakin matang, negara semakin efektif, hukum semakin berwibawa, ekonomi semakin produktif, dan kesejahteraan rakyat semakin merata.

Periode ketika Reformasi 1998 yang membuka pintu kebebasan akhirnya disempurnakan oleh Reformasi Babak Kedua yang menghadirkan efektivitas negara dan kemajuan bangsa. Reformasi 1998 telah memberi Indonesia kebebasan. Reformasi Babak Kedua harus memberi Indonesia efektivitas.

Dan Indonesia Emas 2045 adalah buah yang harus dipetik dari keduanya. Dan apabila itu terjadi, maka legacy Presiden Prabowo akan menjadi bagian dari bab penting sejarah Indonesia modern : sebuah kepemimpinan yang berhasil memimpin Reformasi Babak Kedua untuk menutup Paradoks Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

TAMAT
Penulis : Ketua Umum SOKSI Periode 2017–2022 & 2022–2027; Ketua DPP Partai Golkar Periode 2004–2009, 2009–2014, 2014–2019; Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Periode 2019–2024; Anggota DPR RI Periode 2009–2014