JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Pelaksanaan Ibadah Haji 2026 sudah memasuki tahap akhir di mana jemaah Indonesia sudah siap pulang ke Tanah Air. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Netty Prasetiyani Aher memberikan evaluasi terkait aspek Istitha"ah (kemampuan) Haji di bidang kesehatan.
“Alhamdulillah penyelenggaraan Haji bagi jemaah Indonesia sudah berjalan dengan lancar dan baik. Meski begitu, ada beberapa catatan dari kami Timwas DPR, terutama mengenai Istitha"ah kesehatan jemaah Haji,” kata Netty Prasetiyani Aher, Selasa (2/6/2026).
Adapun Istitha"ah (kemampuan atau kesanggupan) dalam konteks ibadah Haji adalah syarat wajib di mana seseorang memiliki kemampuan secara fisik, mental, ekonomi (biaya), dan keamanan untuk melakukan perjalanan ibadah.
“Istitha"ah Haji itu bahwa jemaah haji yang akan berangkat dinyatakan memiliki kemampuan,” jelas Anggota Fraksi PKS DPR RI tersebut.
“Bukan hanya kemampuan membayar biaya atau terkait ongkos naik Haji saja, tapi juga Istitha"ah dalam aspek kesehatan,” imbuh Netty.
Saat melakukan pengawasan Haji langsung di Tanah Suci, Netty mengaku menemukan cukup banyak jemaah Haji yang masuk dalam kategori risiko tinggi (risti).
“Pada kenyataannya berdasarkan amatan lapangan, banyak sekali jemaah Haji Indonesia yang ternyata berisiko tinggi,” ungkapnya.
“Selain usianya lansia, mereka memiliki faktor risiko tinggi seperti penyakit kronik. Penyakit kroniknya juga macam-macam. Ada hipertensi, jantung, kemudian gagal ginjal,” lanjut Netty.
Netty yang merupakan Anggota Komisi IX DPR bidang urusan kesehatan itu bahkan menemukan seorang jemaah Haji penderita kanker.
“Salah satu yang juga sangat miris, ada jemaah Haji yang menderita kanker stadium akhir. Di Tanah Suci, setiap hari beliau merasa kesakitan. Seharusnya yang seperti ini tidak diperbolehkan berangkat,” ujarnya.
“Karena apa? Karena petugas kesehatan sangat terbatas. Kemudian juga situasi di Tanah Suci jauh berbeda dengan Tanah Air,” sambung Netty.
Netty menyinggung cuaca ekstrem yang terjadi di Tanah Suci cukup menuntut jemaah Haji memiliki stamina kuat. Belum lagi padatnya ibadah yang dilakukan oleh jemaah terutama saat Puncak Haji lalu.
“Termasuk faktor jutaan orang berkumpul dalam satu tempat, pemondokan yang juga tidak dekat dengan masjid sehingga sebagiannya menggunakan transportasi umum seperti bus dan lain-lain,” paparnya.
Netty pun bercerita saat Puncak Haji, khususnya ketika jemaah melakukan wuquf pada tanggal 9 Dzulhijjah namun kebanyakan jemaah haji sudah memadati padang Arafah sejak tanggal 8 Dzulhijjah.
“Pada saat wuquf, jemaah Haji berdiam di Arafah, bermunajat, berdzikir, dan sejumlah aktivitas ibadah lainnya sejak zuhur hingga Magrib,” ungkap Netty.
Bagi jemaah lansia dengan penyakit kronik tertentu, menurut Netty, kondisi tersebut membutuhkan afirmasi seperti mobilisasi dari pemondokan, transportasi khusus, hingga fasilitasi sarana prasarana wuquf.
“Sebagian jemaah perlu diantar dengan ambulans, dan tentunya ini kondisi yang cukup menyulitkan juga bagi jemaah,” tuturnya.
Untuk itu, Netty mendorong Pemerintah untuk memperhatikan lebih lagi mengenai Istitha"ah dalam aspek kesehatan ini.
“Soal Istitha"ah, yang perlu menjadi perhatian serius adalah dalam aspek kesehatan. Tentang pentingnya skrining kesehatan calon jemaah haji,” ucap Netty.
Menurut Netty, hal ini penting mengingat ibadah Haji adalah ibadah yang menuntut kekuatan fisik.
“Sehingga Istitha"ah seharusnya betul-betul dilakukan secara ketat agar yang berangkat ke Tanah Suci untuk beribadah itu betul-betul yang memiliki kemampuan dalam aspek kesehatan untuk menjalani rangkaian proses ibadahnya,” urai Netty.
Untuk penyelenggaraan ibadah Haji ke depan, Netty berharap syarat Istitha"ah di bidang kesehatan jemaah dilakukan dengan pertimbangan yang lebih matang.
“Jadi jemaah haji yang berangkat adalah yang memiliki aspek kesehatan sebagaimana yang dibutuhkan, atau sebagai syarat untuk menjalani rangkaian ibadah Haji,” sebutnya.
Lebih lanjut, Netty menilai diperlukan pembinaan atau pendampingan bagi calon jemaah Indonesia demi memastikan Istitha"ah aspek kesehatan dapat terpenuhi. Di antaranya seperti penguatan program rujuk balik yang selama ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan di daerah melalui fasilitas kesehatan.
“Kemudian penyuluhan atau edukasi kepada keluarga agar juga ikut memerhatikan kesehatan calon jemaah semenjak di Tanah Air, mengingatkan cek kesehatan secara rutin, memastikan obat rutin untuk dikonsumsi dan dibawa pada saat keberangkatan, dan memenuhi kebutuhan gizi calon jemaah,” papar Netty.
Menurut Netty, meski Pusat Kesehatan Haji sudah beralih ke Kementerian Haji dan Umrah namun penyiapan Istitha"ah kesehatan sampai menjelang pemberangkatan calon jemaah harus dilakukan secara kolaboratif bersama Kementerian Kesehatan dan unsur penyelenggara layanan kesehatan di daerah, mulai dari Puskesmas sampai dengan Rumah Sakit.
“Pada saat pelaksanaan haji, tentu saja pemenuhan petugas kesehatan harus dipenuhi secara proporsional,” tambahnya.
Dalam berbagai kesempatan kunjungan ke sektor dan kloter, Netty mengungkap persoalan penambahan petugas kerap menjadi perhatian.
“Penambahan jumlah petugas di setiap kloter nampaknya menjadi salah satu yang perlu dipertimbangkan untuk penyelenggaraan haji tahun yang akan datang,” tutup Netty.
