JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Eks Anggota DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin, mendorong adanya evaluasi menyeluruh program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Didi khawatir, MBG akan dikenang bukan sebagai program yang menyelamatkan generasi masa depan bila tidak adanya evaluasi menyeluruh.

Demikian hal tersebut disampaikan Didi menanggapi hiruk pikuk dan polemik yang ditimbulkan program unggulan MBG. Terbaru, Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN usai kegaduhan yang ditimbulkan atas berjalanya program tersebut.

“Jika tidak dievaluasi secara menyeluruh, MBG bisa dikenang bukan sebagai program yang menyelamatkan generasi masa depan, melainkan sebagai simbol kebijakan populis yang mahal, tetapi gagal menjawab persoalan ekonomi yang paling mendesak,” jelas Didi kepada awak media di Jakarta, Rabu, 3 Juni 2026.

Lebih lanjut, Didi menyoroti, gelontoran anggaran Rp 355 triliun di tahun 2026 untuk program MBG. Didi mengingatkan, bahwa saat ini penerimaan negara sedang tertekan, utang terus bertambah, dan dunia usaha yang lesu.

Oleh sebab itu, Didi mempertanyakan, urgensi dari berjalannya program unggulan Presiden Prabowo tersebut.

“Publik berhak bertanya, apakah prioritas kita sudah tepat?,” ungkap Didi yang merupakan seorang lawyer.

Tak hanya itu, Didi mengaku heran, dengan keputusan negara yang justru memilih membakar energi politik dan fiskal pada program yang sangat mahal melalui program MBG.

Padahal, kata Didi, saat ini juga sudah banyak pabrik mengurangi produksi, investasi melambat, dan ancaman PHK mulai menghantui berbagai sektor.

“Ironisnya, jika jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, maka makan siang gratis tidak akan mampu menggantikan hilangnya penghasilan keluarga,” tutur Didi.

Didi menegaskan, bahwa saat ini rakyat membutuhkan lapangan kerja yang kuat, ekonomi tumbuh sehat, dan dunia usaha yang percaya diri untuk berekspansi.

“Tanpa itu, MBG berisiko menjadi “obat pereda lapar” di tengah penyakit ekonomi yang jauh lebih serius,” jelas Didi.

Didi juga menekankan, yang dibutuhkan
rakyat saat ini juga bukan sekadar membagi makanan melainkan membangun fondasi ekonomi yang kokoh.

Prioritas anggaran, tegas Didi, semestinya diarahkan terlebih dahulu pada penciptaan lapangan kerja, perbaikan sekolah yang rusak hingga peningkatan kesejahteraan guru.

“Lalu pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal dan penguatan sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja,” pungkas Didi.