JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras menekankan pentingnya mitigasi bencana kekeringan menyusul sudah ada berbagai insiden krisis air bersih meski musim kemarau tahun ini baru memasuki fase awal. Ia mendorong instansi terkait membangun program infrastruktur ketahanan air nasional.

“Kita tahu persoalan kekeringan bukan semata-mata akibat faktor alam saja tapi juga terkait dengan tata kelola sumber daya air yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan iklim,” kata Andi Iwan Darmawan Aras, Jumat (19/6/2026).

Seperti diketahui, kekeringan yang menyebakan krisis air bersih telah melanda sejumlah daerah. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan sedikitnya 2.245 warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat menurunnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir.

Krisis air bersih juga terjadi di sejumlah wilayah seperti di Bogor, Bandung, Cilacap Jawa Tengah, Jepara, Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Bojonegoro dan Pasuruan Jawa Timur.

Untuk itu, Iwan Aras meminta kementerian terkait, BNPB dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan mitigasi sebagai langkah antisipasi agar krisis air tidak semakin meluas.

“Mitigasi penting untuk memastikan persiapan yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana kekeringan. Apalagi sudah ada prediksi kemarau tahun ini akan lebih panjang,” tuturnya.

Iwan pun mengapresiasi langkah Pemda dan BPBD yang segera menyalurkan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air. Meski begitu, bantuan distribusi air bersih dinilai hanya solusi jangka pendek.

“Yang lebih penting adalah membangun sistem ketahanan air yang mampu mengurangi kerentanan masyarakat terhadap perubahan cuaca ekstrem,” ungkap Iwan.

Menurut Iwan, krisis air bersih yang sudah mulai melanda sejumlah wilayah bisa menjadi gambaran awal dari tantangan yang lebih besar pada Juli hingga September mendatang, saat musim kemarau mencapai puncaknya.

Sebab jika tidak diantisipasi sejak sekarang, kata Iwan, jumlah warga terdampak kekeringan berpotensi meningkat secara signifikan, terutama di wilayah Jawa, Nusa Tenggara, Sumatera bagian selatan, serta sebagian Kalimantan yang diperkirakan mengalami puncak musim kemarau dalam beberapa bulan ke depan.

“Di sinilah pentingnya kebijakan ketahanan air nasional. Kementerian Pekerjaan Umum, BNPB, bersama Pemda perlu menggunaan anggaran sebaik-baiknya untuk meningkatkan infrastruktur dalam menghadapi bencana kekeringan,” sebut Iwan.

Menurut Iwan, momen saat ini di mana DPR bersama Pemerintah sedang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 menjadi waktu yang tepat untuk membangun program ketahanan air nasional.

“Sebagai bagian dari penyusunan program prioritas dan alokasi anggaran pembangunan nasional tahun mendatang, Kementerian/Lembaga dapat menjadikan momen pembahasan RKP dan RKA untuk mengoptimalkan mitigasi kebencanaan,” jelasnya.

Iwan pun mengingatkan, penyusunan anggaran perlu juga menggunakan pendekatan berbasis prioritas.

“Terutama bila hal tersebut berkaitan dengan infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat,” sebut Iwan.

Iwan menambahkan, pembahasan anggaran 2027 harus menghasilkan keseimbangan antara disiplin fiskal dan kebutuhan percepatan pembangunan.

“Ini untuk memastikan agar manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan masyarakat secara luas, termasuk untuk kebutuhan di sektor air bersih,” lanjutnya.

Untuk antisipasi krisis air bersih, Iwan mendorong kementerian/lembaga terkait untuk mengambil langkah-langkah antisipasi yang efektif.

“Seperti percepatan pembangunan embung desa, revitalisasi irigasi, konservasi daerah tangkapan air, hingga optimalisasi waduk-waduk yang selama ini belum berfungsi maksimal,” terang Iwan.

Selain itu, pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan infrastruktur dan kebencanaan ini pun menekankan pentingnya unsur pengawasan. Khususnya, kata Iwan, pengawasan terhadap implementası program ketahanan air di daerah yang perlu diperkuat.

“Sebab tidak sedikit wilayah yang sebenarnya telah menerima bantuan pembangunan sarana air bersih, tetapi pengelolaannya belum beralan optimal. Maka pengawasan harus semakin dimaksimalkan,” ucapnya.

Iwan pun menilai kekeringan harus dilihat sebagai persoalan pembangunan, bukan sekadar bencana musiman.

“Dampak kekeringan juga tidak berhenti pada persoalan air minum. Ketika sumber air berkurang, sektor pertanian menjadi salah satu yang paling rentan terdampak karena petani menghadapi risiko gagal tanam, penurunan produktivitas, hingga kerugian ekonomi akibat keterbatasan irigasi,” urai Iwan.

“Jika kondisi ini meluas, maka stabilitas pasokan pangan nasional juga dapat terganggu,” imbuh Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan II itu.

Oleh karenanya, Iwan mendorong koordinasi antara kementerian/lembaga terkait, termasuk BMKG, BNPB, dan Kementerian Pertanian untuk menyusun langkah antisipasi sejak dini.

“Informasi iklim yang telah disampaikan BMKG harus menjadi dasar penyusunan kebijakan daerah, mulai dari pengelolaan sumber air hingga kesiapsiagaan masyarakat menghadapi kemarau panjang,” pungkas Iwan.