JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam meminta Pemerintah dan PT PLN (Persero) memberikan penjelasan secara transparan kepada masyarakat mengenai peristiwa pemadaman listrik bergilir yang semakin sering terjadi. Hal ini lantaran masyarakat sudah semakin gelisah dengan fenomena ‘byarpet’ listrik tersebut.
“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah makin lama semakin sering terjadi dan sangat membenani masyarakat,” kata Mufti Anam, Jumat (19/6/2026).
Seperti diketahui, pemadaman listrik bergilir mulai melanda wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hingga Jawa Timur sejak awal Juni. Sementara wilayah Jakarta dan Bali tak mengalami pemadaman karena diduga untuk menjaga citra di pusat pemerintahan.
Kepada masyarakat, PLN beralasan pemadaman listrik bergilir dilakukan akibat adanya gangguan pada pembangkit listrik serta pemeliharaan sistem yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai daya sehingga PLN melakukan manajemen beban dengan memadamkan aliran listrik secara bergilir di beberapa lokasi.
Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui sempat terdapat kendala pasokan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan sejumlah pembangkit listrik milik PLN.
Fenomena byarpet listrik ini pun memunculkan isu di tengah masyarakat bahwa sejumlah wilayah di Indonesia terancam blackout (mati total) akibat menipisnya cadangan batu bara PLN yang diprediksi hanya bertahan kurang dari dua pekan.
Namun, PT PLN (Persero) menjamin keamanan pasokan listrik nasional tanpa risiko blackout hingga akhir Agustus 2026 karena telah mendapatkan kepastian stok batu bara sebesar 84 juta metrik ton (setara 15,9 hari operasi).
Terkait hal ini, Mufti mengingatkan bahwa ketidakjelasan informasi justru membuat masyarakat semakin resah.
“Pemerintah dan PLN harus memberikan penjelasan secara transparan dan komprehensif mengenai insiden pemadaman listrik bergilir ini,” tuturnya.
Mufti pun mengingatkan, pemadaman listrik bergilir ini sangat mengganggu aktivitas warga. Tak hanya semakin sering terjadi, durasi pemadaman listrik juga menjadi lebih lama. Bahkan di wilayah Bekasi Utara, pemadaman listrik pada Kamis (18/6) terjadi selama hampir 10 jam.
“Pemerintah tutup mata dan seperti tidak mempedulikan kesulitan rakyat. Dengan waktu yang lama dan terus-terusan terjadi, pemadaman listrik banyak menyebabkan kerugikan materil dan imateril bagi Rakyat,” jelas Mufti.
Beberapa waktu lalu, pemadaman listrik diketahui menyebabkan seorang siswa SD di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, gagal mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) daring. Padahal siswa tersebut sudah melakukan persiapan selama 6 bulan.
Di media sosial, banyak warganet juga mengeluhkan insiden byarpet menyebabkan mereka mengalami kerugian usaha, hingga hewan peliharaan seperti ikan hias mati. Mufti mengatakan, pemadaman listrik bergilir tidak bisa terus dibiarkan terjadi.
“Berapa banyak pelaku usaha rumahan dan UMKM yang harus mengalami kerugian karena pemadaman listrik yang lama? Berapa banyak bahan makanan untuk dijual harus terbuang? Berapa banyak warga yang gagal memperoleh penghasilan dan keberhasilan akibat listrik byarpet?” ujar Mufti.
Mufti juga menyoroti kerugian psiko-sosial dengan peristiwa pemadaman listrik bergilir yang terjadi secara terus menerus.
“Bayangkan berapa banyak juga ASIP (ASI perah) yang basi akibat ketiadaan listrik? Sementara kita tahu para ibu menyiapkan stok ASIP untuk anaknya dengan mencurahkan tenaga dan waktu,” sebutnya.
“Dan berapa banyak orangtua yang harus kesulitan menghadapi tangis anak-anaknya karena listrik mati! Ini pun belum termasuk dampak pada sektor kesehatan masyarakat,” lanjut Mufti.
Akibat pemadaman listrik bergilir, tak sedikit pula warga yang akhirnya memilih ‘mengungsi’ ke hotel atau pusat hiburan demi memperoleh akses listrik. Mufti menilai, kondisi seperti ini memperberat beban masyarakat.
“Padahal masyarakat baru saja menghadapi kenaikan harga BBM yang berdampak terhadap kenaikan harga-harga komoditas lainnya,” ucap politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Mufti juga menyoroti respons PLN dalam menanggapi keluhan masyarakat. Selain banyak yang tidak memperoleh informasi mengenai ‘jatah’ pemadaman listrik, masyarakat pun kesulitan mendapat tanggapan ketika mencoba meminta kepastian kapan listrik akan menyala.
“Sengaja ada pembiaran dari Pemerintah dan PLN. Masyarakat sudah teriak-teriak tapi keresahannya diabaikan. Kalau seperti ini, rakyat akan melihat Pemerintah semakin semena-mena karena tidak mau mendengar kesulitan mereka,” tukas Mufti.
Anggota Komisi di DPR yang mengurusi bidang perlindungan konsumen dan bermitra dengan BUMN itu pun meminta Pemerintah betul-betul melihat kebutuhan rakyat. Mufti mengingatkan, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa transformasi BUMN tidak hanya diukur dari capaian bisnis saja.
“Tapi juga dari kemampuan menghadirkan layanan yang andal bagi masyarakat, termasuk PLN,” terang Legislator dari Dapil Jawa Timur II tersebut.
Di tengah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan listrik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan publik, Mufti berpandangan gangguan pasokan yang berlangsung berulang akan langsung memengaruhi persepsi publik terhadap kualitas pelayanan dasar yang diberikan Negara.
“Harga listrik semakin naik tapi di satu sisi pelayanan PLN seperti ini. Sebagai satu-satunya pemegang pelayanan listrik negara, PLN seharusnya bisa memberi jaminan kepuasan kepada masyarakat,” terang Mufti.
“Jangan karena tidak ada saingan, maka kemudian suka-suka dalam memberikan pelayanan. Masyarakat itu bayar lho untuk mendapatkan pelayanan listrik,” sambungnya.
Mufti menegaskan, Pemerintah dan PLN harus segera mencari solusi atas fenomena byarpet yang terjadi ini.
“Tindak lanjut yang real-nya seperti apa? Masyarakat tidak butuh penjelasan yang teoritis, mereka butuh jaminan agar tidak lagi ada pemadaman listrik bergilir,” tegas Mufti.
Dari kaca mata Komisi VI DPR, Mufti mengatakan ukuran keberhasilan dalam sektor ketenagalistrikan yang paling mudah dibaca publik bukanlah soal laporan kinerja korporasi.
“Melainkan apakah listrik tersedia secara stabil ketika dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.
