Berita
Oleh Ilyas pada hari Kamis, 06 Agu 2015 - 17:38:24 WIB
Bagikan Berita ini :

Ini Modus-Modus 'Permainan' Aparat Negara dalam Pilkada

44berita_161102_800x600_pilkada-serentak-digelar-mulai-desember-2015-4Iac9BvynH.jpg
Ilustrasi (Sumber foto : Ist)

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Wahyu Agung Permana, mengatakan ada banyak modus terjadinya 'permainan' alias pelanggaran prinsip netralitas birokrat dan aparatur sipil negara (ASN) dalam proses pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Pertama memanfaatkan jaringan kepala desa untuk memilih calon tertentu, ini bisa dilakukan oleh calon kepala daerah petahana maupun calon baru," kata Wahyu dalam sebuah diskusi dan deklarasi Pilkada Watch di Jakarta, Kamis (6/8/2015).

Kemudian, ada juga modus berupa pemanfaatan kepala-kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memberikan dukungan kepada salah satu calon baik secara langsung maupun tidak.

Modus berikutnya adalah pemanfaatan aset pemerintah selama proses pilkada untuk salah satu calon, baik itu aset bergerak maupun aset tidak bergerak.

Ketiga modus tersebut, secara umum bisa dilakukan oleh calon petahana maupun penantang.

"Ada lagi modus pemanfaatan APBD yang kerap menguntungkan calon petahana," ujar Wahyu.

Guna mencegah pelanggaran tersebut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, telah mengeluarkan surat edaran bernomor B/2355/M.PANRB/07/2015 terkait netralitas ASN dalam proses pilkada serentak 9 Desember 2015.

Pilkada Watch menyarankan agar kementerian-kementerian terkait bisa menindaklanjuti surat edaran tersebut, termasuk misalnya dengan memanggil setiap sekretaris daerah yang tengah menjalani proses pilkada beserta asosiasi kepala-kepala desa untuk sosialisasi lebih lanjut mengenai regulasi dan sanksinya.

"Kami juga mengusulkan agar Kemenpan-RB untuk membentuk tim monitoring surat edaran netralitas ASN dan birokrat, supaya lebih ketat," kata Wahyu. (iy/ant)

tag: #pilkada serentak  #pns  #asn  
Bagikan Berita ini :
Advertisement
Leap Telkom Digital
advertisement
thejoint
advertisement
We Stand For Palestinian
advertisement
DD MEMULIAKAN ANAK YATIM
advertisement
Berita Lainnya
Berita

Komisi III DPR Desak OJK Hapus Aturan Penagihan Utang Gunakan Debt Collector: Banyak Tindak Pidana!

Oleh Sahlan Ake
pada hari Jumat, 10 Okt 2025
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghapus isi pasal pada Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan ...
Berita

MotoGP Mandalika 2025 Berdampak Positif bagi Ekonomi Lokal, Telkom Andil Perkuat Akses Konektivitas Internet

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) --Perhelatan MotoGP Mandalika 2025 yang telah berlangsung selama 3-5 Oktober 2025, di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara, telah berhasil digelar secara sukses. ...