JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)-Direktur Center Budget Analisys (CBA) Ucok Sky Khadafi menyayangkan Presiden Joko Widodo yang mengangkat sejumlah menteri tanpa melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Padahal, pada saat awal pembentukan kabinet Oktober2014 lalu, Jokowi melibatkan KPK dengan mengirimkan daftar nama calon menteri ke KPK. Pendapat KPK terhadap nama-nama calon menteri waktu itu pun menjadi pertimbangan Jokowi dalam memilih menteri.

"Itu artinya Jokowi tidak konsisten dengan komitmennya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Di sisi lain, Jokowi sebenarnya hanya menjadikan KPK sebagai alat pencitraan saja," ujar Ucok kepada TeropongSenayan di Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Ucok menammbahkan jika reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi menimbulkan respon negatif dari pasar merupakan sesuatu yang wajar. Apalagi, lanjut Ucok, dalam jajaran menteri yang baru dilantik, terdapat nama Darmin Nasution, mantan Dirjen Pajak.

Darmin sempat beberapa kali diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus mafia pajak yang dilakukan pegawak kantor Ditjen Pajak Gayus Tambunan. "Wajar kalau pasar merespon negatif terhadap menteri-menteri baru. Sebagian orang kalau liat pak Darmin akan ingat kasus Gayus Tambunan," papar Ucok.

Ucok juga menyayangkan Jokowi yang tidak memanfaatkan momen reshuffle kabinet untuk memperbaiki pemerintahannya dengan memilih orang yang punya kemampuan dan bersih.(ss)